JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi untuk memberi rating terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, di tengah berbagai persoalan yang menyertai program tersebut, muncul pertanyaan lebih mendasar: apakah aplikasi itu benar-benar akan menjadi alat pengawasan dan perbaikan, atau sekadar tempat menumpuk keluhan tanpa tindak lanjut?
Aplikasi tersebut nantinya dapat digunakan pihak sekolah untuk memberikan penilaian terhadap makanan dan pelayanan yang diberikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Penilaian antara lain mencakup kualitas menu hingga ketepatan waktu distribusi makanan.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem tersebut dirancang agar lembaganya memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan MBG di lapangan. Para kepala sekolah maupun guru diharapkan tidak ragu menyampaikan penilaian terhadap dapur yang melayani sekolah mereka.
Gambaran mekanismenya, kata Sudaryono, kurang lebih seperti sistem pemberian bintang pada layanan transportasi daring. Pengguna nantinya dapat memberikan nilai sekaligus menyampaikan catatan mengenai pelayanan yang diterima.
“Nantinya kami akan memberikan semacam aplikasi kepada bapak dan ibu kepala sekolah, seperti di ojek online, yang kemudian bisa memberi bintang, kasih catatan terhadap dapur,” ujar Sudaryono saat membuka webinar literasi bagi kepala sekolah penerima MBG, Selasa (15/9/2026).
Menurut dia, masukan dari sekolah diperlukan untuk memetakan persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program. BGN berharap mekanisme tersebut dapat menjadi saluran evaluasi terhadap kualitas makanan maupun pelayanan SPPG.
“Kami ingin lebih banyak mendapatkan masukan,” ucap Sudaryono.
Namun, gagasan tersebut mendapat catatan dari DPR. Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menilai sistem penilaian dapat berguna sebagai instrumen untuk mengetahui kualitas layanan MBG secara langsung dari lapangan.
Persoalannya, menurut dia, bukan sekadar bagaimana keluhan dikumpulkan, melainkan apa yang dilakukan setelah laporan tersebut masuk.
Ia mengingatkan agar aplikasi tidak berakhir sebagai gudang digital yang hanya menyimpan berbagai keluhan dari sekolah tanpa ada mekanisme penyelesaian yang jelas.
“Tindak lanjutnya harus disiapkan secara matang. Jangan sampai masukan dari masyarakat terbuang sia-sia,” ujar Nihayatul, Selasa (22/9/2026).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta pemerintah membangun mekanisme yang memastikan setiap laporan dari sekolah diterima, diverifikasi, kemudian ditindaklanjuti. Dengan demikian, persoalan yang masih kecil dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
“Jangan menunggu sampai persoalannya menjadi besar,” kata dia.
Nihayatul menilai kebutuhan terhadap mekanisme evaluasi tersebut tidak terlepas dari berbagai sorotan yang muncul sejak MBG mulai berjalan pada awal 2025. Sejumlah aspek menjadi perhatian publik, mulai dari mutu makanan, kebersihan, keamanan pangan, variasi menu, hingga persoalan distribusi yang tidak selalu berjalan sesuai harapan.
Karena itu, setiap laporan dari sekolah semestinya tidak berhenti sebagai angka rating. Masukan tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Kekhawatiran serupa disampaikan peneliti Transparency International Indonesia Agus Sarwono. Menurut dia, aplikasi rating justru berpotensi menjadi solusi kosmetik apabila tidak dibarengi sistem pengawasan yang independen, terbuka, dan memiliki konsekuensi nyata.
Agus menilai problem MBG jauh lebih kompleks daripada sekadar soal enak atau tidaknya makanan maupun ramah tidaknya pelayanan dapur.
Program dengan anggaran besar dan penerima manfaat yang sebagian besar merupakan anak-anak itu, kata dia, juga berkaitan dengan keamanan pangan, kecukupan gizi, kepatuhan penyedia, potensi konflik kepentingan, serta pertanggungjawaban atas penggunaan uang negara.
“Dalam program bernilai anggaran sangat besar dan menyangkut keselamatan anak, yang dibutuhkan bukan sekadar tombol bintang, tapi sistem pengaduan independen, audit berkala, keterlacakan bahan pangan, dan pertanggungjawaban nyata ketika terjadi pelanggaran,” ujar anggota MBG Watch tersebut, Selasa (22/9/2026).
Karena itu, Agus berpandangan aplikasi rating baru memiliki arti apabila BGN benar-benar menjadikan hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan tindakan. Keluhan yang berulang, misalnya, semestinya dapat menjadi dasar pemeriksaan terhadap penyedia hingga pemberian sanksi.
Ia juga menilai publik perlu mengetahui bagaimana hasil rating tersebut digunakan. Transparansi mengenai hasil penilaian dan tindak lanjut menjadi penting agar sistem tersebut tidak sekadar menciptakan kesan bahwa masyarakat dilibatkan dalam pengawasan.
“BGN tak boleh menjadikan rating sebagai tameng partisipasi publik, sementara keputusan hinga hasil inspeksi tetap tertutup,” katanya.
Selain mempertanyakan efektivitas sistem tersebut, Agus menyoroti pihak yang nantinya dibebani pekerjaan penilaian. Menurut dia, menjadikan sekolah dan guru sebagai pihak yang harus terus-menerus menilai kualitas layanan MBG berpotensi menambah beban mereka.
Terlebih, mekanisme tersebut harus disertai perlindungan bagi sekolah dan guru yang memberikan penilaian kritis. Mereka harus memiliki kepastian bahwa kritik atau laporan mengenai persoalan MBG tidak berujung pada konsekuensi terhadap hubungan sekolah dengan pengelola program.
“Juga jaminan bahwa kritik tidak berdampak pada hubungan sekolah dengan pengelola program,” ucapnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
