JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Kampanye terbuka yang digelar capres Prabowo Subianto di Gelora Bung Karno (GBK) Minggu (7/4/2019) kemarin mendapat kritikan dan masukan dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mengenai hal itu, pakar hukum tata negara, Prof Mahfud MD meminta perlunya memperhatikan masukan dari SBY tersebut. Terutama terkait dengan konsep kampanye terbuka.
“Saya sudah membaca dan perlu memperhatikan nasihat dari orang memiliki banyak pengalaman mengelola Indonesia serta kecintaannya terhadap negara ini tak diragukan lagi,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Minggu (7/4/2019).
Masukan SBY atas konsep kampanye Prabowo – Sandiaga tampak dari surat yang disampaikan SBY kepada sejumlah petinggi Partai Demokrat, yang menyebar di kalangan wartawan.
Dalam surat yang ditulis SBY dari Singapura Sabtu (6/4/2019), atau sehari sebelum kampanye Prabowo-Sandi di GBK, intinya SBY mendengar kabar bahwa konsep kampanye Prabowo-Sandi di GBK tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengajak untuk memperhatikan bersama-sama tanpa harus menyatakan bahwa yang dilakukan satu kelompok tersebut salah.
Menurut dia, masukan dari SBY kemungkinan sebagai saran saja agar tidak memfokuskan diri pada upaya menggalang satu ikatan primordial, misalnya salat subuh dan tahajud bersama.
“Mungkin itu dianggap terlalu eksklusif. Lalu bagaimana yang tidak subuh dan tahajud, mungkin, tetapi ya kita dengarkan nasihat sebagai orang tua dan mantan presiden. Itu boleh,” ucapnya.
Melalui surat yang telah beredar tersebut, SBY kemudian menugaskan Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsudin, Waketum PD Syarief Hassan dan Sekjen PD Hinca Panjaitan menyampaikan saran kepada Prabowo agar penyelenggaraan kampanye nasional (di mana Partai Demokrat menjadi bagian di dalamnya) tetap dan senantiasa mencerminkan “inclusiveness”, dengan sasanti “Indonesia untuk Semua”, juga mencerminkan kebinekaan atau kemajemukan.
Selain itu kampanye juga disarankan mencerminkan persatuan, “Unity in Diversity”, cegah demonstrasi apalagi “show of force” identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuansa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrem.
Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum PD Ferdinand Hutahaean mengatakan surat SBY itu benar adanya, namun sejatinya hanya untuk kalangan internal dan tidak seharusnya beredar keluar Partai Demokrat.
 Minggu (7/4/2019)){kind=link}