Beranda Umum Nasional Jika FPI Tak Sejalan Pancasila, Menhan: Tak Usah di Sini

Jika FPI Tak Sejalan Pancasila, Menhan: Tak Usah di Sini

Tempo.co
Tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM  –
Jika memang bertentangan dengan Pancasila, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan, terbuka kemungkinan Ormas Front Pembela Islam (FPI) dilarang.

Pernyataan Menhan tersebut mendukung pernyataan Presiden Jokoei sebelumnya, yang membuka kemungkinan melarang keberadaan Ormas FPI.

Jika memang bertentangan dengan Pancasila, Ryamizard mengatakan tak ada tempat untuk FPI.

“Kalau siapa pun tidak sejalan dengan ideologi Pancasila, kan sudah clear enggak usah di sini. Ini negara Pancasila kok. Cari lagi tempatnya yang gak ada Pancasilanya,” kata Ryamizard saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (29/7/ 2019).

Purnawirawan jenderal TNI itu menegaskan saat ini musuh utama negara adalah masuknya ideologi asing yang ingin mengganti Pancasila.

Ia menyebut sejak dulu, berbagai ideologi asing banyak yang mencoba masuk. Mulai dari komunisme, hingga belakangan ideologi khilafah.

Baca Juga :  Hasto PDIP Minta Presiden Prabowo Imbau Jokowi untuk Tak Terlalu Cawe-cawe di Pilkada Serentak 2024

“Pancasila itu adalah perekat. Kalau perekat lemnya dicopot, sudah gak bersatu lagi bangsa ini. Bisa pecah,” kata Ryamizard.

Saat ini, FPI memang tengah mengajukan perpanjangan izin ormas yang telah habis. Namun selang beberapa bulan, izin dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM tak kunjung turun. Dalam rekam jejaknya, FPI memang beberapa kali menuai kontroversi lewat aksi-aksinya.

Jika memang ingin menjadi bagian dari ormas Indonesia, Ryamizard mengatakan otomatis harus mengikuti Pancasila.

“Mematuhi Pancasila kan ada aturannya. Undang-Undang kan dibuat berdasarkan Pancasila. Itu digunakan sebagai pemersatu sebagai pandangan hidup sebagai ideologi negara,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka kemungkinan melarang keberadaan FPI, jika dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan mereka tidak sejalan dengan negara. Pernyataan ini dimuat di media asing.

Baca Juga :  Kenaikan PPN Jadi 12% Kian Dekat, Penolakan Makin Massif

www.tempo.co