SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM – Puluhan warga Desa Pengkok, Kedawung, Sragen menggeruduk balai desa setempat, Selasa (12/1/2021) siang. Mereka menggelar demo menuntut Pemdes segera merealisasikan dana bantuan keuangan khusus (BKK) dari dua anggota DPRD yang dialokasikan untuk membangun 18 titik jalan di wilayah Pengkok.
Tuntutan itu disampaikan lantaran warga merasa hingga kini dana BKK tahun 2020 yang sudah diplot itu gagal dicairkan oleh Pemdes. Sehingga pembangunan 18 titik jalan tak bisa digelar.
Puluhan warga itu menggelar demo dengan membawa beberapa spanduk bernada kekecewaan terhadap desa.
Di antaranya bertuliskan “Yang jatuh itu pesawat Sriwijaya Pak Lurah, kenapa Rp 570 juta ikut jatuh?”. Kemudian spanduk kain bertuliskan “Apabila Tuntutan Kami Tidak Dipenuhi, Lebih Baik Mundur”, “Kami Minta Haknya Warga” dan ” Jagalah Desaku Jangan Dikhianati”.
Salah satu tokoh warga RT 13, Sudarno mengatakan aksi itu digelar karena masyarakat menuntut dana BKK sebanyak total Rp 570 juta segera dicairkan.
Menurutnya, dana BKK itu sangat dibutuhkan untuk perbaikan banyak jalan di Pengkok yang saat ini masih rusak.
“Masyarakat Pengkok sangat membutuhkan sekali dana tersebut. Kenapa pihak kelurahan tidak bisa melaksanakan perbaikan jalan? Kendalanya apa?” katanya kepada wartawan di sela aksi.
Padahal, warga sudah mendengar jika dana tersebut sudah masuk ke kas desa dan ke rekening desa. Akan tetapi mengapa dana itu tak bisa dicairkan dan direalisasikan untuk pembangunan.
Sudarno menguraikan BKK ratusan juta itu sangat dinanti karena akan digunakan untuk memperbaiki 18 titik atau ruas jalan di Desa Pengkok.
Alokasi dana untuk setiap ruas jalan berbeda-beda mulai dari Rp 30 juta, Rp 40 juta hingga Rp 80 juta.
“Yang jelas ada 18 titik, itu ada yang satu RT Rp 80 juta, Rp 40 juta, ada yang Rp 30 juta,” terangnya.
Warga terpaksa berdemo karena sebelumnya sudah mendengar bahwa dana APBD proyek perbaikan jalan itu telah cair dan masuk ke kas desa atau rekening desa pada 30 November 2020.
Akan tetapi,sampai batas pelaksanaan perbaikan 30 Desember 2020 sampai Januari 2021 proyek tersebut tidak segera dilaksanakan.
“Sehingga yang kami dengar dana tersebut kembali ke Kasda. Padahal dana sudah dijanjikan untuk membangun jalan,” ujarnya.
Tak hanya sudah diploting, panitia perbaikan jalan juga sudah dibentuk. Hal itu dinilai sangat melukai masyarakat yang sudah menanti-nanti perbaikan jalan.
“Kendalanya apa saya juga kurang tahu, itu wewenang desa. Tapi saya sebagai warga Desa Pengkok menuntut dana tersebut mengingat jalan-jalannya udah mulai rusak,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, warga kemudian memberi tenggat waktu kepada Kades untuk merealisasikan. Jika tak segera terlaksananya proyek 18 titik, warga pun meminta Kades bertanggungjawab dan bersedia mundur dari jabatan.
“Yang jelas apabila tidak bisa bertanggungjawab kami minta untuk mengundurkan diri dari jabatannya,” tegas Sudarno.
Kades dan DPRD Sanggupi Ganti
Setelah orasi, warga kemudian diberikan waktu audiens di balai desa dengan Kades Pengkok, Sugimin Cokro, camat, dan dua anggota DPRD Kabupaten Sragen dari Dapil setempat yakni Hagung Susilo Bayu Aji dan Sugiyarto.
Hasil audiensi, Kades Sugimin menyampaikan BKK Rp 570 juta itu tak bisa dicairkan karena tidak ada rekanan yang mau mengerjakan.
Rekanan yang sebelumnya sudah menyanggupi mendadak membatalkan di tengah jalan dan sampai batas akhir pencairan dana, tidak dapat rekanan pengganti.
Meski demikian, pihaknya siap bertanggungjawab dana Rp 570 juta akan dipenuhi bagi dua dengan anggota DPRD Sragen, Hagung S Bayu Aji dari fraksi Gerindra.
Hagung akan menggunakan uang pribadi untuk melanjutkan perbaikan jalan sebesar Rp 350 juta. Sisanya Rp 220 juta akan menggunakan uang pribadi Cokro.
“Tadi menandatangani surat pernyataan, isinya hanya kesanggupan kepada warga untuk dikerjakan (proyek jalan). Jadi ya pakai uang pribadi. Nggak papa sudah resiko, nanti dibantu mas Hagung Rp 350 tinggal sisanya saya,” ujar Kades Sugimin. Wardoyo
