SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM – Meroketnya harga kedelai impor hingga membuat perajin tahu di Sragen menjerit, menuai reaksi dari DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng, Sriyanto Saputro memandang ketergantungan pada impor kedelai dengan harga yang sudah mencekik, sangat ironis dengan kondisi Indonesia yang memiliki lahan luas.
Menurutnya, bukan tidak mungkin kondisi yang menimpa perajin tahu dan tempe di Sragen itu juga terjadi di daerah lain di Jateng bahkan Indonesia.
Karenanya ia mendesak pemerintah segera bergerak melakukan intervensi dengan operasi pasar atau kebijakan lain untuk menstabilkan harga kedelai di pasaran.
“Ini sungguh ironis, menurut saya pemerintah harus melakukan intervensi untuk menstabilkan harga kedelai. Apakah itu operasi pasar atau kegiatan lainnya, dan segera,” paparnya kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Selasa (18/5/2021).
Jika dipandang perlu subsidi, Sriyanto juga mendorong pemerintah segera merumuskan pola subsidi yang harus diberikan kepada perajin.
Kehadiran subsidi diharapkan bisa menekan harga kedelai sehingga mengurangi biaya produksi perajin.
“Pemrov Jateng melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan ataupun Dinas Koperasi dan UMKM perlu koordinasi dengan Pemkab Sragen. Segera memfasilitasi apa yang menjadi kesulitan perajin tahu tempe. Jangan dibiarkan saja dan pasrah dengan jawaban harga yang terjadi karena hukum pasar. Pemerintah harus hadir dalam situasi seperti ini,” terangnya.
Legislator dari Fraksi Gerindra Dapil Sragen, Karanganyar, Wonogiri itu juga memandang krisis kedelai yang terjadi harus menjadi pelajaran bagi pemerintah.
Bahwa sudah saatnya pemerintah menggalakkan kembali penanaman kedelai jenis unggul. Selain itu harus ada jaminan dan proteksi saat panen sehingga harga tidak dipermainkan situasi yang memicu petani enggan menanam kedelai lagi.
“Dengan jaminan proteksi harga, petani akan tertarik menanam kedelai. Sehingga negara tidak hanya selalu mengandalkan impor terus. Dengan pasokan dari kedelai lokal yang banyak, harga akan jadi lebih kompetitif khususnya bagi perajin,” jelasnya.
Ditambahkan Pemprov Jateng tahun lalu melakukan refocusing anggaran cukup besar mencapai Rp 2 triliun.
Menurutnya jika memang tahun ini ada refocusing lagi, tidak ada salahnya para perajin tahu dan tempe yang terimbas dampak Covid-19 juga diikutkan untuk mendapatkan bantuan penguatan.
“Sekiranya perajin itu terdampak, saya kira nggak masalah misal diikutkan dalam program bansos atau jaring pengaman sosial sehingga juga mendapatkan bantuan. Yang terpenting pemerintah harus tanggap dan segera bertindak. Karena ini masalah serius, menyangkut kelangsungan puluhan UMKM, ratusan buruh yang bekerja dan pemenuhan bahan pangan untuk masyarakat. Coba kalau mereka mogok tidak berproduksi, masyarakat yang biasanya hanya mampu membeli lauk tahu atau tempe, mau beli apa?” tandasnya.
Terpisah Kepala Dinas Perdagangan Sragen, Tedi Rosanto mengatakan perihal harga kedelai impor, kewenangan dinas hanya memohon kepada pemerintah pusat agar pasokan bisa diperbanyak agar harga normal.
“Persaingan dagang internasional sangat ketat di masa pandemi. Tapi kami (dinas) akan segera mengirimkan surat kepada Gubernur tentang keluhan warga Teguhan. Karena Sragen tergantung dari pemasok dari daerah lain. Itu yang membuat kami kesulitan untuk menekan harga kedelai,” jelasnya. Wardoyo
