JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – DPP PDI Perjuangan menegaskan bersikap adil terhadap pada pedukung Puan Maharani maupun Ganjar Pranowo.
Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuanan, Komarudin Watubun.
Ia mengatakan, tidak ada perlakuan khusus bagi pendukung Puan maupun Ganjar. Menurut dia, partainya telah memberikan teguran dan sanksi disiplin terhadap para kader yang mendukung Puan maupun Ganjar.
“Pendukung Mbak Puan atau Mas Ganjar, kita sudah beri teguran kepada keduanya. Sekarang silakan tertib kembali ke barisan,” kata Komarudin kepada Tempo, Kamis (27/10/2022).
Sebagaimana diketahui, partai berlambang banteng moncong putih itu sedang gencar memberikan sanksi disiplin terhadap kader yang terang-terangan mendukung Puan atau Ganjar sebagai Capres 2024.
Pendukung Puan yang tergabung dalam Dewan Kolonel diberi sanksi teguran keras dan terakhir.
Adapun Puan lolos dari sanksi karena dinilai tidak terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo alias Rudy, diberi sanksi peringatan keras dan terakhir karena mendukung Ganjar.
Adapun Ganjar sendiri diberi sanksi teguran lisan atas pernyataannya siap nyapres.
Komarudin menjelaskan, Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum sedari awal telah mengingatkan kadernya untuk menahan diri berbicara soal pencapresan.
Sebab, keputusan soal Capres maupun Cawapres merupakan kewenangan penuh dari Megawati.
“Penegakan disiplin organisasi itu hal biasa saja. Mungkin ini lebih ramai karena bertepatan dengan Capres, kemudian partai lain tidak tegas seperti PDIP,” kata dia.
Menurut Komarudin, PDIP mengusung partai ideologi yang ciri-cirinya para kader mesti berdisiplin dan berkarakter. Ia berharap setelah ini para kader bisa menghargai dan mengikuti aturan main partai.
“Oleh karena itu kami tidak mau seperti gerombolan politik. Kader mesti punya disiplin tinggi, apalagi teman-teman di DPR itu elite politik yang sangat diikat dengan keputusan Kongres di Bali,” ujarnya.
Dia menegaskan jika partainya tidak bermaksud melarang orang berbicara. Namun, kata dia, kongres PDIP sudah menyepakati bahwa Capres dan Cawapres adalah hak prerogatif Ketua Umum.
Komarudin menjelaskan, PDIP sedari dulu sudah menegakkan disiplin partai terhadap kader yang melanggar aturan.
Tetapi, kata dia, kasus Dewan Kolonel dan Rudy sudah diketahui oleh publik, sehingga keputusannya diumumkan secara terbuka. Selama ini, masalah kader biasanya diselesaikan di lingkup internal.
“Teguran ini bukan baru satu. Karena menyangkut masalah internal, kami tidak pernah expose masalah ke luar. Karena ada yang sudah terbuka, publik tahu, dan supaya lebih terbuka, pendukung Mbak Puan atau Mas Ganjar khusus orang struktur atau elite partai, diberi teguran supaya tertib,” kata dia.
