JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Hari pelantikan Presiden terpilih, Prabowo Subianto makin dekat, dan sempat terungkap keinginan Prabowo untuk membentuk kabinet zaken, yakni kabinet yang didominasi oleh kalangan profesional.
Mengingat Prabowo kini didukung oleh koalisi gemuk, apalagi setelah partai-partai rival di Pilpres 2024 kemarin ikut-ikutan bergabung di pemerintahan, mungkinkah kabinet zaken terwujud?
Bagaimana dengan jatah-jatah menteri untuk partai di koalisi KIM Plus yang berisi 14 partai politik (Parpol)? Ataukah, keinginan membentuk kabinet zaken itu hanya sekadar gimik semata?
Diketahui, kabinet zaken ialah kabinet yang berkomposisikan para ahli di masing-masing bidangnya, termasuk mereka yang berasal atau diusulkan oleh partai politik.
“Yang jelas, Pak Prabowo ingin sebuah pemerintahan zaken di kabinetnya,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Selasa (10/9/2024).
Erapol: Itu Hanya Gimik
Rencana Prabowo membentuk kabinet zaken mendapat komentar sinis dari Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia Khafidlul Ulum. Dia menilai rencana tersebut hanya sebagai gimik politik belaka.
“Rencana itu akan sulit terwujud dan hanya gimik politik semata agar pemerintahan ke depan dicitrakan sebagai pemerintahan yang baik, serius mengelola negara, dan memberi pelayanan yang baik bagi rakyat,” kata Ulum dalam keterangan resminya pada Jumat (13/9/2024).
Analis komunikasi politik itu menganggap wacana kabinet zaken bertentangan dengan realita politik di lapangan.
Seharusnya, Ulum menuturkan, zaken kabinet diisi oleh para profesional yang ahli di bidangnya, bukan dari kalangan partai politik.
“Tidak mungkin Prabowo meninggalkan partai politik dalam penyusunan kabinet,” ujarnya.
Alih-alih diisi pakar, Ulum memprediksi kabinet Prabowo akan membagikan kursi dan jabatan kepada koalisi pendukungnya saat pemilihan presiden atau Pilpres 2024.
Apalagi, sambung Ulum, Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mendukung Prabowo merupakan koalisi gemuk.
“Bergabungnya partai-partai itu salah satu tujuannya adalah agar mendapat jatah menteri atau kepala lembaga di pemerintahan nanti. Untuk apa mereka mendukung dan bergabung kalau tidak mendapatkan jabatan di pemerintahan?” tuturnya.
Ulum juga mengungkap potensi bagi ahli dari kalangan kader partai politik. Namun, penunjukan itu bisa saja terhalang dengan alasan bahwa ahli itu bukan elite atau senior partai sehingga dianggap belum pantas menjadi menteri.
“Jika hal itu dipaksakan maka akan terjadi gesekan di internal partai sebab elite partai yang seharusnya ditunjuk jadi menteri malah terpental,” ucapnya.
Tak sampai di situ, Ulum mendesak agar Prabowo lebih berfokus untuk membangun kabinet yang efektif daripada menggembar-gemborkan kabinet zaken.
Dia juga menyoroti pertambahan jumlah menteri di kabinet Prabowo dari yang sebelumnya 34 orang menjadi 44 orang. Bagi Ulum, penambahan pos kementerian hanya akan menambah anggaran yang besar.
“Jangan hanya karena ingin bagi-bagi kekuasaan, sehingga membentuk kementerian baru yang ternyata tugas dan fungsinya tidak berbeda dengan kementerian yang lain. Kabinet gemoy bukan solusi untuk mengelola negara dan mensejahterakan rakyat,” katanya.
