Beranda Umum Nasional Dengar Kritik Masyarakat, Pemerintah Resmi Batalkan Sekolah Daring

Dengar Kritik Masyarakat, Pemerintah Resmi Batalkan Sekolah Daring

Ilustrasi | freepik

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Kali ini, pemerintah mau mendengar kritik dari masyarakat dan pemerhati pendidikan, terutama terkait dengan rencana pelaksaan sekolah daring demi menghemat BBM.

Rencana penerapan sekolah daring sebagai bagian dari strategi penghematan energi akhirnya kandas. Pemerintah memilih tidak mengambil risiko terhadap kualitas pendidikan siswa, meski sebelumnya skema pembelajaran jarak jauh sempat dipertimbangkan.

Keputusan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, yang menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara tatap muka.

“Proses pembelajaran harus semakin optimal. Jangan sampai timbul learning loss,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (25/3/2026).

Ia menjelaskan, wacana penerapan sekolah daring maupun sistem hybrid—yang menggabungkan pembelajaran luring dan daring—memang sempat dibahas lintas kementerian. Namun, setelah melalui pertimbangan matang, opsi tersebut dinilai belum mendesak untuk diterapkan saat ini.

Baca Juga :  Dipindah ke Tahanan Rumah, KPK Bantah Gus Yaqut Sakit, Tapi Karena Ini

“Tetapi, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian bahwa pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini,” jelasnya.

Dengan demikian, seluruh aktivitas pembelajaran di sekolah tetap berjalan normal secara luring, tanpa perubahan skema akibat kebijakan efisiensi energi yang sebelumnya diwacanakan.

Pratikno menekankan bahwa sektor pendidikan saat ini menjadi prioritas utama pemerintah, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong percepatan peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Sejumlah program strategis pun tengah digencarkan, mulai dari revitalisasi sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Unggul Garuda.

“Maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” tegasnya.

Baca Juga :  Kritik Pemda, Presiden Prabowo: Jangan Nantang Pusat!

Keputusan ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mengulangi potensi penurunan kualitas pembelajaran yang sempat menjadi sorotan saat pandemi, ketika sistem daring dinilai belum mampu sepenuhnya menggantikan efektivitas pembelajaran tatap muka. [*] Disarikan dari sumber berita media daring

 

Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.