JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – PAN yang selama ini memiliki rekam jejak kedekatan politik dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), kini justru menyuarakan desakan agar putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden.
Bahkan, jika Gibran tidak bersedia mundur, jalur politik melalui DPR dinilai bisa ditempuh untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PAN MPR RI, Syarifuddin Sudding, menyusul putusan MA yang menyatakan tidak sah Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran dalam memenuhi persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.
Menurut Sudding, putusan MA tersebut tidak semestinya berhenti sebagai keputusan hukum di atas kertas. Ia menilai ada konsekuensi terhadap pemenuhan persyaratan formal Gibran sebagai wakil presiden sehingga perlu ditindaklanjuti.
Bahkan, Sudding membuka kemungkinan ditempuhnya langkah politik melalui DPR apabila Gibran tidak secara sukarela mengundurkan diri.
“Saya kira dengan dibatalkannya persyaratan pada saat dia mendaftar, itu berarti wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Agung. Kalau yang bersangkutan (Gibran) tidak mundur dengan putusan Mahkamah Agung itu, harus ada dieksekusi lewat jalur politik,” kata Sudding kepada wartawan, Minggu (8/11/2026).
Anggota Komisi III DPR RI tersebut berpandangan, pengunduran diri Gibran akan menjadi bentuk penghormatan terhadap putusan pengadilan. Langkah itu sekaligus dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusi negara.
Sudding menilai persoalan tersebut bukan hanya menyangkut aspek formal persyaratan pencalonan, melainkan juga menyentuh legitimasi moral seorang pejabat publik.
“Ketika yang bersangkutan sudah tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden atas Putusan Mahkamah, sebaiknya yang bersangkutan mundur. Kan sudah tidak memiliki legitimasi, baik secara yuridis karena persyaratan formal tidak terpenuhi sebagai wakil presiden. Saya kira juga secara moral, masyarakat ini persoalan trust, karena ini jabatan publik,” jelas dia.
DPR Bisa Gunakan Hak Menyatakan Pendapat
Sudding juga mengisyaratkan bahwa persoalan tersebut bisa berkembang menjadi proses politik di parlemen. Apabila Gibran tidak mengindahkan desakan mundur, DPR menurutnya dapat menggunakan hak konstitusional untuk menyatakan pendapat.
Ia merujuk pada Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam proses pemberhentian presiden maupun wakil presiden.
“Kalau tidak mundur, DPR bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengambil sikap hak menyatakan pendapat (HMP) dengan dasar Putusan Mahkamah Agung yang bersifat eksekutorial,” ujarnya.
Meski demikian, pemberhentian wakil presiden tidak bisa dilakukan secara otomatis hanya berdasarkan desakan politik ataupun satu putusan pengadilan.
Konstitusi mengatur mekanisme berjenjang. DPR terlebih dahulu harus menggunakan hak menyatakan pendapat dan mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa serta memutus pendapat DPR mengenai dugaan alasan pemberhentian.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya dibawa ke MPR untuk diputuskan melalui mekanisme persidangan sesuai ketentuan konstitusi.
MA Batalkan Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran
Polemik persyaratan pendidikan Gibran tersebut berkaitan dengan putusan MA dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam perkara kasasi itu, MA mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya.
Majelis hakim yang dipimpin Yulius dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto menjatuhkan putusan pada 30 Oktober 2026.
Dalam amar putusannya, MA mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
“Kabul. kabul kasasi, batas putusan judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian kutipan amar putusan MA.
Perkara tersebut berawal dari gugatan yang diajukan Subhan Palal melalui PTUN Jakarta dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT.
Pihak tergugat dalam perkara itu adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI cq Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Dalam gugatannya, Subhan Palal meminta agar Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Penggugat juga meminta dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk kemudian dimusnahkan.
Sebelum putusan kasasi MA tersebut keluar, persoalan pendidikan Gibran juga sempat disinggung dalam pertimbangan hukum MK pada persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah kelulusan yang setara dengan tingkat SMA di Indonesia sebagai persyaratan pendaftaran calon wakil presiden.
Dokumen Certificate of Attendance dari institusi pendidikan di Singapura yang dilampirkan pihak Gibran kepada KPU dinilai bukan sebagai bukti kelulusan atau ijazah yang sah, melainkan hanya sertifikat kehadiran mengikuti pembelajaran.
Mekanisme Pemberhentian Wapres
Secara konstitusional, pemberhentian presiden maupun wakil presiden di tengah masa jabatan diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Pasal 7A mengatur sejumlah alasan yang dapat menjadi dasar pemberhentian, yakni apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden maupun wakil presiden.
Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan yang harus dilalui sebelum pemberhentian dapat diputuskan.
Prosesnya dimulai dari DPR yang terlebih dahulu menyampaikan pendapat melalui mekanisme konstitusional. Selanjutnya, MK memeriksa dan memutus pendapat DPR tersebut.
Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, usul pemberhentian diteruskan kepada MPR untuk diputuskan dalam sidang paripurna.
Dengan demikian, putusan MA yang membatalkan Suket penyetaraan pendidikan Gibran menjadi dasar yang kini digunakan Sudding untuk mendorong langkah politik lebih lanjut. Namun, putusan tersebut tidak serta-merta memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden karena proses pemberhentian tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
