JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini berujung pada pemeriksaan internal di tubuh Polri. Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Ahrie Sonta yang telah berstatus tersangka dalam perkara tersebut mulai menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, Selasa (10/11/2026).
Sidang yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri itu menjadi bagian dari proses penanganan etik terhadap sejumlah personel yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan pelaksanaan sidang terhadap Ahrie. Ia menyebut pemeriksaan etik dilakukan secara bertahap dengan Ahrie sebagai terperiksa pertama.
“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap Saudara AS (Ahrie Sonta) oleh Divpropam Polri,” kata Isir saat dimintai konfirmasi, Selasa (10/11/2026).
Ia menambahkan, pemeriksaan terhadap para personel yang terlibat tidak dilakukan secara bersamaan.
“Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada Terperiksa AS,” imbuh Isir.
Nama Ahrie sebelumnya masuk dalam daftar perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026).
Dalam perkara tersebut, penyidik juga menetapkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH) sebagai tersangka. Belakangan, jumlah tersangka bertambah setelah Irjen Slamet Uliandi (SU) turut dijerat dalam kasus yang sama.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, penyidikan menemukan indikasi adanya penyusupan ke perangkat komunikasi milik Presiden Prabowo.
“Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia,” kata Asep saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Dugaan praktik penyadapan itu ternyata tidak hanya menyasar kepala negara. Penyidik juga mengungkap indikasi penyadapan terhadap sejumlah kalangan lain, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, insan media, hingga pengusaha.
“Pejabat negara, tokoh-tokoh politik, kemudian media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” ungkap Asep.
Berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan Bareskrim, aktivitas penyadapan tersebut diduga berlangsung selama dua tahun, yakni sepanjang 2025 hingga 2026.
Praktik itu disebut dilakukan tanpa melalui prosedur hukum dan tidak memiliki dasar penegakan hukum yang sah. Bahkan, para tersangka diduga sempat berupaya menghilangkan jejak digital dengan menghapus rekaman log pada Oktober 2026 untuk mengaburkan perbuatan mereka. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
