JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk kembali membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) justru menuai kritik keras. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, menilai langkah tersebut sudah terlambat karena kesempatan untuk menunjukkan dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan itu telah berulang kali terbuka.
Denny bahkan mengingatkan agar polemik tersebut tidak terus diperpanjang melalui proses hukum yang dinilainya hanya membuang waktu.
“Dan sekarang tiba-tiba ingin membuka forum lagi di PTUN. Too late! Jangan kita dimain-mainkan dengan cara-cara buang-buang waktu semacam ini,” kata Denny dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026) malam.
Menurut Denny, persoalan dokumen pendidikan Gibran sebenarnya telah melewati sejumlah proses hukum. Salah satunya melalui gugatan yang diajukan advokat Subhan Palal di PTUN hingga tingkat kasasi.
Namun, dalam rangkaian proses tersebut, dokumen yang dapat membuktikan kelulusan Gibran dari jenjang pendidikan setara SMA sekaligus menjadi dasar penerbitan suket penyetaraan tidak pernah dihadirkan.
Persoalan serupa, lanjut Denny, juga muncul ketika pegiat pendidikan Bonatua Silalahi berupaya memperoleh salinan suket beserta dokumen pendukungnya melalui Komisi Informasi Pusat (KIP).
Denny mengaku pihaknya juga tidak memperoleh dokumen pendukung yang dimaksud dalam gugatan yang diajukan pegiat pendidikan Mercy Sihombing di PTUN.
Atas dasar itu, ia mempertanyakan alasan Gibran kembali meminta kesempatan untuk membuktikan dokumen pendidikannya melalui forum peradilan yang sama.
Denny menilai perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) semestinya menjadi perhatian serius dalam menyikapi polemik tersebut.
Ia merujuk pada putusan MA yang mengabulkan kasasi Subhan Palal dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, sekaligus memerintahkan kementerian terkait untuk mencabut keputusan tersebut.
“Sudahlah, hormati Putusan MK, hormati putusan Mahkamah Agung,” ucap Denny.
Lebih jauh, Denny menyebut apabila Gibran masih ingin memberikan penjelasan mengenai persoalan dokumen pendidikannya, tersedia forum konstitusional yang dapat ditempuh.
“Kalau ingin lagi melakukannya, ya tadi di forum-forum pemakzulan, di DPR, di MK, di MPR. Bahkan di MPR pada saat mengambil keputusan masih diberi kesempatan kepada saudara Gibran untuk memberikan klarifikasi, memberikan jawaban,” tegas Denny.
Gibran Diminta Prabowo Tetap Berjuang
Sebelumnya, polemik dokumen pendidikan tersebut kembali menjadi sorotan setelah Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan antara keduanya di Istana Negara, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu, Gibran disebut menyampaikan niat mundur menyusul dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA.
Prasetyo juga mengungkapkan bahwa Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di PTUN.
Presiden Prabowo, menurut Prasetyo, tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri tersebut. Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Gibran terkait langkah yang akan ditempuhnya.
Salah satu saran yang disampaikan Prabowo adalah agar Gibran tetap berjuang atau fight melalui jalur PTUN untuk membuktikan persoalan dokumen pendidikannya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
