Beranda Umum Nasional Emoh Usung Bahlil Jadi Wapres, Golkar Justru Usulkan Dasco untuk Gantikan Gibran

Emoh Usung Bahlil Jadi Wapres, Golkar Justru Usulkan Dasco untuk Gantikan Gibran

Idrus Marham. Foto/Partai Golkar.com

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Perebutan arah dukungan politik untuk mengisi kursi Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka mulai memperlihatkan dinamika baru. Partai Golkar yang sempat menginginkan ketua umumnya, Bahlil Lahadalia, masuk dalam bursa calon pengganti Gibran, kini justru menyebut nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Perubahan sikap tersebut mencerminkan upaya Golkar menempatkan kepentingan menjaga soliditas koalisi pemerintahan di atas aspirasi untuk mendorong kader sendiri.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham mengungkapkan, dirinya sempat menyampaikan keinginan agar Bahlil dipertimbangkan menduduki posisi orang nomor dua di Indonesia. Aspirasi itu disampaikan kepada Bahlil setelah Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

“Bahwa setelah Wapres mundur, ya memang saya komunikasi dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bung Bahlil Lahadalia. Saya sejujurnya saya menyampaikan bahwa secara subjektif saya selaku Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar dan juga aspirasi dari keluarga besar Partai Golkar bahwa kita berkepentingan calon dari DPP Partai Golkar yaitu Ketua Umum Partai Golkar,” kata Idrus kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/11/2026).

Namun, aspirasi tersebut akhirnya tidak dilanjutkan. Setelah mempertimbangkan perkembangan politik dan situasi koalisi pemerintahan, Golkar memilih menahan keinginan mengusung Bahlil.

“Tetapi setelah kita melihat perkembangan dan kondisi yang ada, maka ya keinginan subjektif itu kita tahan ya, dan kita kembali kepada khitah Partai Golkar,” imbuhnya.

Sebagai alternatif, Idrus justru menyebut Dasco sebagai figur yang dinilai dapat mengisi jabatan Wakil Presiden sekaligus memperkuat koordinasi dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

“Dan kami meyakini Profesor Dasco adalah calon yang dapat berada pada posisi itu untuk siap tancap gas,” kata Idrus.

Golkar Ingin Akhiri Gesekan Politik Koalisi

Idrus menjelaskan, pergantian Wakil Presiden semestinya tidak berhenti pada persoalan mencari sosok untuk mengisi jabatan yang kosong.

Menurutnya, proses tersebut seharusnya menjadi kesempatan untuk meredam persaingan kepentingan di antara partai-partai pendukung pemerintah. Golkar berharap dinamika pencarian pengganti Gibran tidak justru memperlebar perbedaan di internal koalisi.

Baca Juga :  Prabowo Sapa Raja Juli dan Langsung Singgung Shiratal Mustaqim. Ada Apa?

“Nah, artinya adalah bahwa sekarang ini supaya kita tidak terlibat dalam hiruk-pikuk politik, maka mari kita memaknai mengganti posisi Wapres, ya Mas Gibran ini tidak hanya sekedar mengisi posisi itu, tetapi juga kata Pak Bahlil, bagaimana kita mengakhiri hiruk-pikuk politik, gesekan-gesekan kepentingan politik praktis utamanya dari partai-partai koalisi,” ucapnya.

Kendati menyebut nama Dasco, Idrus menegaskan Golkar tidak sedang mengajukan kandidat maupun mengambil alih kewenangan menentukan pengganti Gibran.

Menurutnya, Bahlil sejak awal telah mengarahkan agar keputusan mengenai sosok yang akan mendampingi Prabowo diserahkan kepada Presiden, termasuk melalui partai politik yang bersangkutan.

“Dan oleh karena itu sejak awal Pak Bahlil mengatakan, kita tidak dalam posisi mencalonkan, ya tidak dalam posisi mencalonkan sebagai Wapres, tetapi kita ya serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo, menyerahkan kepada Pak Prabowo artinya termasuk kepada partainya,” ujarnya.

Idrus berpandangan, Prabowo merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan pemerintahan dalam menentukan figur pendampingnya. Karena itu, Golkar menyatakan siap mendukung keputusan yang nantinya diambil Presiden.

Ia sekaligus membantah anggapan bahwa Golkar mengambil posisi tidak tegas dalam dinamika politik setelah pengunduran diri Gibran.

“Saya katakan gini, Golkar di bawah kepemimpinan Pak Bahlil ini, itu jelas posisinya. Ya, jelas tidak tidak abu-abu, tetap kuning,” ucapnya.

“Jadi, kalau ada mengatakan kemarin itu, “Ah ini Golkar kenapa abu-abu?” Saya katakan itu salah Anda, mungkin matanya yang agak buram. Karena Golkar sekarang ini adalah tetap kuning, tidak pernah abu-abu di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia,” imbuh Idrus.

Dukungan untuk Dasco Meluas di Internal Gerindra

Nama Dasco sendiri sebelumnya juga telah mendapat dukungan dari sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra.

Dukungan tersebut dikabarkan datang dari DPD Gerindra Banten, Riau, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Aceh, Papua Barat Daya, Lampung, hingga Sulawesi Selatan.

Baca Juga :  Gelombang Pengunduran Tokoh PSI Berlanjut, Setelah Giring dan Raja Juli, Giliran Isyana Bagoes Oka Hengkang

Dengan munculnya pernyataan Idrus, nama Wakil Ketua DPR RI tersebut kini turut disebut oleh salah satu partai pendukung pemerintahan Prabowo, meskipun Golkar menegaskan tidak secara resmi mengajukannya sebagai calon.

Kursi Wakil Presiden sendiri kosong setelah Gibran menyatakan mundur dari jabatannya pada Kamis (12/11/2026).

Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih menjadi Wakil Presiden.

MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang guna memilih satu dari dua nama yang diajukan Presiden.

MPR Jadwalkan Pemilihan Wapres 2 Desember

Sementara itu, proses pengisian jabatan Wakil Presiden mulai memasuki tahapan kelembagaan.

Dalam rapat paripurna pada 13 November 2026, MPR menyetujui permohonan pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

MPR selanjutnya akan menyampaikan surat kepada Presiden untuk meminta dua nama calon pengganti Gibran.

MPR RI juga telah menetapkan Rabu, 2 Desember 2026, sebagai jadwal rapat paripurna untuk pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden yang baru.

Untuk mempersiapkan proses tersebut, MPR menyepakati pembentukan tim verifikasi beranggotakan 36 orang. Tim yang akan dipimpin salah satu pimpinan MPR itu bertugas memeriksa kelengkapan dan persyaratan seluruh calon yang diajukan.

Dengan tahapan tersebut, keputusan mengenai siapa yang akan mengisi kursi Wakil Presiden selanjutnya berada di tangan Presiden dan MPR sesuai mekanisme konstitusi. [*]  Disarikan dari sumber berita media daring

 

Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.