JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Bursa calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai mengerucut. Nama Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kini mendapat dorongan terbuka dari internal partai maupun kelompok relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto.
Dukungan tersebut bahkan disambut positif oleh Partai Gerindra. Situasi ini membuat nama Wakil Ketua DPR RI itu semakin diperhitungkan dalam kontestasi pengisian kursi orang nomor dua di pemerintahan.
Juru Bicara Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto, mengungkapkan bahwa dukungan terhadap Dasco merupakan aspirasi spontan dari para kader di berbagai daerah. Sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra disebut ikut menyuarakan keinginan agar Dasco menjadi pendamping Prabowo.
“Teman-teman kader itu semuanya mendukung Pak Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden,” ungkapnya, Senin (16/11/2026), dikutip dari YouTube Kompas TV.
“Karena ini kan saya kira suara-suara Daripada kader-kader yang memang langsung spontanitas disampaikan,” tambahnya.
Menurut Wihadi, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra mengapresiasi aspirasi yang disampaikan kader tersebut. Terlebih, Presiden Prabowo merupakan Ketua Umum Partai Gerindra sehingga aspirasi dari internal partai juga menjadi bagian dari suara yang disampaikan kepada pimpinan tertinggi partai.
“Ini tentunya harus diingat juga bahwa presiden kita ini kan Ketua Umum Gerindra, jadi kalau kader-kadernya ini menyampaikan aspirasi, saya kira ini kan menyampaikan aspirasinya juga kepada ketua umumnya,” ucapnya.
“Jadi ini adalah situasi yang memang secara spontanitas daripada kader-kader untuk melakukan dukungannya kepada kadernya untuk bisa sebagai pendamping presiden, sebagai calon wakil presiden,” imbuh Wihadi.
Layak Dampingi Prabowo
Dukungan terhadap Dasco juga datang dari Relawan Arus Bawah Prabowo (ABP). Meski menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo, kelompok relawan tersebut menilai Dasco merupakan salah satu figur yang pantas dipertimbangkan untuk mengisi posisi Wapres.
Ketua DPP Relawan ABP, Supriyanto, menyebut Dasco memiliki sejumlah modal kepemimpinan yang dinilai sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Di antaranya loyalitas kepada Presiden, pemahaman terhadap agenda politik pemerintahan, serta kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat.
“Dasco memiliki dedikasi dan loyalitas pada Presiden, memahami dan menjiwai program politik janji kampanye yang tertuang dalam Asta Cita serta mempunyai rekam jejak dalam membangun relasi lintas suku, agama, partai politik dan sectoral masyarakat,” tegas Ketua DPP Relawan ABP Supriyanto, Senin (16/11/2026).
Meski demikian, ABP menegaskan tidak ingin mengambil alih kewenangan Presiden dalam menentukan kandidat. Prabowo tetap menjadi pihak yang memiliki kepercayaan penuh untuk mengajukan dua nama calon Wapres kepada MPR.
“Relawan ABP memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil presiden kepada MPR,” tegas Antok sapaan akrab Supriyanto.
Aktivis 98 tersebut menjelaskan, dukungan kepada Dasco merupakan aspirasi yang disampaikan anggota relawan pendukung pasangan Prabowo-Gibran bersama sejumlah elemen masyarakat, mulai dari petani, buruh, nelayan hingga pengemudi ojek online.
“Aspirasi anggota relawan yang disalurkan kepada ABP bahwa pengganti wakil presiden adalah Prof Sufmi Dasco Ahmad. Figur Dasco tidak memiliki masalah pada masa lalu
Menurut Antok, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang mampu menjaga persatuan di tengah tantangan nasional yang semakin kompleks. Kemampuan menjembatani perbedaan, membangun komunikasi, serta menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok dinilai menjadi kebutuhan penting.
Ia juga menyoroti dinamika geopolitik yang berpotensi memicu gejolak sosial, ditambah ketidakpastian ekonomi. Dalam kondisi tersebut, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga stabilitas politik dan ekonomi sekaligus mempercepat pelaksanaan program strategis Presiden.
ABP meyakini pembangunan nasional membutuhkan kolaborasi kepemimpinan yang memiliki pengalaman ideologis dan teknokratis serta tanggap terhadap persoalan masyarakat.
“Kami percaya bahwa masa depan Indonesia harus dibangun melalui kolaborasi antara kepemimpinan nasional yang memiliki pengalaman ideologis dan teknokratis serta responsif dengan permasalahan yang dihadapi rakyat,” terang Antok.
Ditunggu Hingga 25 November
Di tengah menguatnya sejumlah nama kandidat, Presiden Prabowo masih memiliki waktu untuk menentukan dua calon Wapres yang akan diajukan kepada MPR.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyampaikan batas akhir penyerahan nama kandidat kini ditetapkan pada 25 November 2026. Tenggat tersebut mundur dari jadwal sebelumnya, yakni 18 November 2026, menyusul perubahan agenda sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wapres.
MPR sebelumnya menjadwalkan sidang paripurna pada Rabu (2/12/2026). Namun, berdasarkan usulan Presiden Prabowo, pelaksanaannya diundur menjadi Rabu (9/12/2026).
Perubahan jadwal itu berkaitan dengan agenda kunjungan kerja luar negeri Prabowo untuk menghadiri KTT ASEAN di Manila dan KTT APEC di Shenzhen pada 18-19 November 2026. Presiden ingin melakukan penjaringan kandidat setelah menyelesaikan rangkaian agenda tersebut.
“Dalam surat Presiden, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan Presiden jabatan Wakil Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember,” ujar Muzani dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026), dikutip dari YouTube Kompas TV.
Usulan tersebut kemudian disepakati dalam rapat gabungan sehingga sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wapres sekaligus pemilihan, pelantikan, dan pengesahan pejabat baru dijadwalkan berlangsung pada 9 Desember 2026.
“Dalam rapat gabungan tersebut, rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna, dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, dan sekaligus pelantikan pemilihan, pelantikan dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” jelasnya.
Dengan perubahan jadwal tersebut, Presiden memiliki tambahan waktu satu pekan untuk menentukan kandidat yang akan diajukan.
“Tadi sudah kita sepakati tenggat waktu terakhir tanggal 25, hari Rabu, bulan November 2026. Namanya harus dua sesuai dengan Undang-Undang Dasar,” ucap Muzani.
Ketentuan pengajuan dua kandidat tersebut merujuk Pasal 46 ayat (2) UU MD3. Dalam aturan itu, Presiden diwajibkan menyampaikan dua nama calon Wapres beserta dokumen persyaratannya kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Muzani menyebut terdapat sejumlah dokumen yang harus dilengkapi oleh masing-masing kandidat sebelum diajukan secara resmi.
“Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut, disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan, jumlah syaratnya kalau nggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” ujarnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.















