Beranda Umum Nasional Dari Dugaan Penyadapan ke Makar, Bareskrim Hari Ini Bedah Kasus yang Menyeret...

Dari Dugaan Penyadapan ke Makar, Bareskrim Hari Ini Bedah Kasus yang Menyeret Listyo Sigit

Ilustrasi penyadapan | pixabay

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah petinggi Polri kini berkembang ke perkara dugaan makar. Setelah kasus tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan, Bareskrim Polri bersiap menggelar perkara untuk mendalami konstruksi dugaan tindak pidana tersebut.

Gelar perkara dijadwalkan berlangsung Kamis (19/11/2026), dengan melibatkan tim internal penyidik serta sejumlah saksi ahli. Hasil pembahasan itu nantinya akan menjadi bagian dari pendalaman perkara yang tengah ditangani kepolisian.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro membenarkan agenda tersebut.

“Ya, kami besok akan melaksanakan gelar bersama tim internal,” kata Susatyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurut Susatyo, keterangan para ahli akan menjadi salah satu bahan untuk membangun konstruksi hukum perkara dugaan makar tersebut.

“Kita nanti akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” ungkapnya.

Meski demikian, Susatyo belum mengungkapkan secara terperinci materi yang akan dibahas maupun kemungkinan perkembangan penanganan perkara setelah gelar tersebut. Ia hanya memastikan hasilnya akan disampaikan kepada publik.

Kasus Dugaan Makar Sudah Masuk Penyidikan

Sebelumnya, Polri telah mengumumkan peningkatan status penanganan kasus dugaan makar ke tahap penyidikan. Perkara tersebut berkaitan dengan pengembangan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah kalangan.

Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus untuk menangani perkara tersebut.

Tim khusus itu dipimpin Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin. Pembentukan tim disebut sebagai bentuk komitmen Kapolri dalam mengusut dugaan tindak pidana yang melibatkan sejumlah jenderal polisi.

Baca Juga :  Salah Satu Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Meninggal, Ini Sosok Rizal Fadillah

Pernyataan mengenai peningkatan status perkara itu disampaikan Isir setelah sejumlah petinggi Polri bertemu dengan Menko Polkam Dudung Abdurachman di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

“Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim untuk pengembangan terkait dengan dugaan makar, dan saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” ujar Isir kepada awak media.

Namun, Isir belum memerinci perkembangan penyidikan tersebut, termasuk kemungkinan adanya penetapan tersangka dalam perkara dugaan makar.

Ia menjelaskan, perkara awal yang menjadi dasar pengembangan berkaitan dengan dugaan penyadapan, akses ilegal, serta pemusnahan alat bukti elektronik.

“Kalau yang tadi itu kaitan sama yang LP yang awal, kaitan sama penyadapan, dugaan penyadapan, ilegal akses, dan pemusnahan alat bukti elektronik,” imbuh dia.

Di sisi lain, Polri juga masih mendalami berbagai kemungkinan dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah kalangan tersebut.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian penyidik adalah sosok pengguna akhir atau end user dari hasil penyadapan yang diduga dilakukan oleh para perwira tinggi tersebut.

Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR, Kapolri sebelumnya menyebut salah satu perwira Polri berinisial LSP sebagai pengguna akhir hasil penyadapan.

“Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolri pada saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III, bahwa end-user atau pengguna akhir yaitu salah satu perwira di Polri yaitu Bapak LSP. Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami,” pungkasnya.

Baca Juga :  Gibran Mundur, Advokat Aksi Desak Polri Usut Dugaan Pidana Penerbitan Suket

Empat Jenderal Terseret Kasus Penyadapan

Perkara ini bermula dari terbongkarnya dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya.

Pengusutan kasus tersebut mengarah pada empat perwira tinggi Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyadapan, yakni Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Dugaan praktik penyadapan tersebut kemudian turut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan internal oleh Divisi Propam Polri.

Sejauh ini, dua dari empat perwira tersebut telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP).

Irjen Ahrie Sonta lebih dahulu menjalani sidang etik pada 10 November 2026. Selanjutnya, Irjen Eko Hadi Santoso menjalani sidang serupa pada 17 November 2026.

Keduanya sama-sama dijatuhi sanksi pemberatan berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari institusi Polri.

Sementara itu, perkembangan penanganan perkara dugaan makar kini masih menunggu hasil gelar perkara yang akan dilakukan Bareskrim Polri pada Kamis (19/11/2026). [*] Disarikan dari sumber berita media daring

Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.