JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Wonogiri

Puluhan Petani Tolak Kartu Tani

Joglosemarnews/Aris Arianto Bupati Wonogiri, Joko Sutopo.
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
Joglosemarnews/Aris Arianto
Bupati Wonogiri, Joko Sutopo.

WONOGIRI–Puluhan petani di Wonogiri menolak kartu tani. Selain itu masih ada sejumlah permasalahan lain terkait distribusi maupun penggunaan kartu tersebut.

Permasalahan tersebut terungkap ketika digelarnya rapat koordinasi persiapan kartu tani di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Selasa (16/1/2018). Rapat dihadiri kelompok tani, distributor pupuk, perbankan, serta Pemkab Wonogiri.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Wonogiri, Safuan mengungkapkan, ada 145.838 kartu tani yang sudah didistribusikan. Kartu yang belum dibagi ada 8.720 lembar.

Banyak penyebab kartu belum didistribusikan, jelas dia, sebagian besar lantaran data tidak update. Misalnya orangnya tidak dijumpai, maupun sudah meninggal dunia.

Baca Juga :  Jos, AD 1 PM Family Sahabat Setiawan Salurkan 360.000 Liter Air Bersih ke 3 Kecamatan di Wonogiri

“Faktor lain adalah adanya calon penerima yang ternyata setelah dicek bukan termasuk petani. Ada juga petani yang tidak mau menerima kartu tani sebanyak 42 lembar,” kata dia

Namun demikian pihaknya tetap melakukan sosialisasi kepada para penerima melalui Gapoktan atau petugas Dinas Pertanian dan Pangan. Intinya, pihaknya ingin semua petani terkaver program kartu tani. Sehingga bisa menikmati semua layanan yang diberikan.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo, mengatakan, kalangan petani Wonogiri belum memiliki budaya gesek kartu seperti diinginkan dalam kartu tani.
Petani masih memiliki budaya kuat membeli barang termasuk pupuk bersubsidi dengan uang.

Baca Juga :  Update Corona Wonogiri, Total Kasus Terkonfirmasi Positif COVID-19 Menjadi 20. Terbaru Ada Ustaz dan Satpam Sesama Warga Kecamatan Jatisrono

“Mereka tidak memiliki budaya gesek-gesek kartu seperti kartu tani,” kata Bupati.

Secara prinsip, dikatakan Bupati, terkait salah satu manfaat kartu tani, petani ingin pupuk tersedia saat dibutuhkan. Serta dengan harga terjangkau dan jangan sampai terjadi kelangkaan pupuk. Tentunya petani tidak ingin harus ribet mengurus kartu serta penjelasan pengoperasionalnya yang mungkin malah akan membingungkan.

Selama ini, lanjut dia, soal pupuk bersubsidi pihaknya telah menerapkan ketegasan bagi distributor dan pengecer. Jika terbukti ada yang nakal hingga menyebabkan kelangkaan pupuk, ijin bisa dicabut.

“Buktinya selama pemerintahan kami ini tidak ada kelangkaan pupuk,” papar Bupati. Aris Arianto