loading...
Loading...
Faturrahman dan Bambang Widjo Purwanto. Foto/JSNews

SRAGEN– Mutasi pejabat yang dilakukan bupati pada 2 Februari 2018 mendapat sorotan tajam dari DPRD setempat. Adanya pejabat eselon IV A yang langsung melompat ke III A dan penempatan Kasek jauh dari domisilinya dinilai kontradiktif dengan aturan dan tujuan memaksimalkan kinerja.

Sorotan dilontarkan Wakil Ketua DPRD Sragen,  Bambang Widjo Purwanto. Ia mengaku heran ada pejabat dari eselon IV A yang dilantik langsung naik eselon III A.

Padahal sesuai jenjang dan aturan,  meatinya untuk menempati eselon III A, seorang pejabat eselon IV A harus melewati eselon III B dan itu pun harus pernah mengampu mininal di dua bidang berbeda.

Baca Juga :  Jelang Pilkades, PSHT Sragen Ingatkan  Semua Warga Tak Bawa-bawa Organisasi ke Ranah Politik. Sanksi Tegas Bakal Dijatuhkan! 

“Kami temukan ada pejabat eselon IV A langsung lompat ke III A.  Kami jadi terheran-heran. Luar biasa sekali pejabat itu bisa langsung lompat. Padahal dari asas kepatutan dan aturan itu jelas melanggar,” paparnya Senin (5/2/2018).

Bambang menilai meski promosi luar biasa,  lompatan eselon tidak wajar itu nanti justru akan merugikan karier pejabat yang bersangkutan. Sebab ketika ada jenjang eselon yang dilewati hal itu akan mengganjal ketika nanti naik ke eselon lebih tinggi lagi.

Kasus itu pernah terjadi ketika sebelumnya ada pejabat eselon dinaikkan prematur III A akhirnya justru harus dikembalikan ke eselon III B agar bisa mendapat kenaikan jenjang karier.

Baca Juga :  Kecelakaan Hebat Expander dan Fortuner Ringsek Gasak Tronton dan 2 Motor di Sambungmacan Sragen. Korban 3 Orang, Satu Dibawa ke RSUD  

“Nanti malah kasihan pejabat itu,  jenjang kariernya akan bermasalah. Dulu pernah terjadi kok sekarang diulangi lagi. Yang mutasi sebelumnya juga ada dari Kasie mendadak langsung naik Kabid dan Sekdin hanya hitungan bulan saja. Ini sangat-sangat tidak wajar, ” terangnya.

Bambang meyakini meski hanya satu yang ditemukannya,  ada kemungkinan kasus serupa di ratusan pejabat yang lainnya di mutasi edisi 2 Februari kemarin.

Pihaknya juga mengkritisi soal memaksimalkan kerja PNS. Misalnya ada salah satu guru yang rumahnya dekat dengan sekolah tempat dia bekerja justru dijauhkan ke desa lain. ”Kalau dekat rumahnya ya dipindahkan di situ saja, sebenarnya hak bupati, tapi kok ya lucu,” sindirnya.

Baca Juga :  Menguak Sosok Bandar Sabu Asal Jambanan Sragen. Di Medsos Postingannya Jualan Bakso Bersahaja, Ternyata Aslinya Jualan Narkoba 

Atas temuan-temuan itu,  ia mempertanyakan kinerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)  dan tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)  Pemkab. Menurutnya pelanggaran-pelanggaran mutasi itu mencerminkan kinerja awur-awuran.

“Kinerja BKPP dan Baperjakat menurut saya nol pothol. Mutasi tak mempertimbangkan aturan,” jelasnya.

Sorotan serupa juga disampaikan Ketua Fraksi PKB,  Faturrahman. Sayangnya,  Kepala BKPP Sragen,  Sarwaka belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi wartawan,  HPnya menunjukkan nada dialihkan. Wardoyo

 

Iklan
Loading...