JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Semarang

Heboh, Pemkab yang Salah, Ribuan Guru Honorer Disuruh Kembalikan uang Transportasi

Ilustrasi
Ilustrasi/Tribunnews

KENDAL –  Ibarat peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga. Tak tahu apa-apa, ribuan guru tidak tetap (GTT) di Kabupaten Kendal ini tiba-tiba diwajibkan mengembalikan uang transportasi selama tahun 2017 yang jumlahnya bagi ukuran mereka lumayan besar. Tak urung suasana sempat menjadi heboh.

Hal itu bermula ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kesalahan dalam laporan keuangan tahun 2017  di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal.

Bagai jatuh tertimpa tangga, honor mendidik dan mengajar yang mereka terima sudah jauh di bawah UMK, namun para guru itu masih harus mengembalikan uang yang nominalnya yang tidak sedikit.

IR, Seorang guru tidak tetap dari SD di Kendal, mengatakan dirinya diminta untuk mengembalikan uang yang jumlahnya hampir Rp 1,5 juta. Ia mengetahui hal itu saat dirinya dan para guru lainnya tengah dikumpulkan di UPTD kecamatan untuk membicarakan hal itu

Baca Juga :  Panti Asuhan Ar-Rahman Berawal dari Bismillah dan Alhamdulilah

“Kami tidak tahu sebabnya, kami diminta mengembalikan uang sejumlah itu, yang kami tahu dulu kami diminta hadir dalam kegiatan di Kendal kemudian diminta untuk tanda tangan mendapatkan uang saku dan transportasi,” ujarnya kepada Tribunjateng melalui sambungan telepon, Minggu (18/2/2018).

 

IR pun menambahkan bahwa guru yang menerima uang transportasi itu dari guru TK hingga guru SMP. Saat ini ia dan para guru tidak tetap lainnya tengah kebingungan bagaimana caranya mengembalikan uang yang telah ia terima itu.

Pasalnya uang yang diberikan itu telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari

 

“Uangnya sudah digunakan, apalagi kayak kami, perjalanan dari daerah ke Kendal untuk menghadiri kegiatan dinas itu sangatlah jauh. Uangnya pasti habis untuk transportasi kami, kalaupun sisa pasti sedikit,” ujarnya.

 

Ia dan para guru tidak tetap lainnya merasa lemah atas kebijakan Pemkab itu.

Baca Juga :  Edukasi Disiplin Protokol kesehatan Sasar Sopir Angkot Kota Semarang

Para guru takut apabila tidak mengikuti kebijakan itu maka akan berdampak pada keberlangsungan kegiatan mengajar mereka.

 

Saat dikonfirmasi, Sekda Kabupaten Kendal, Muh Toha membernarkan hal itu.

Ia mengatakan hal itu terjadi karena BPK menemukan kesalahan pada laporan keuangan. Itu terjadi pada bagian pemberian uang transportasi dengan bantuan uang saku untuk guru tidak tepat.

 

“Kami akan menggunakan langkah yang lebih bijak pada tahun 2018 yaitu dengan menaikkan bantuan uang saku mereka sehingga para guru tidak keberatan dengan pengembalian uang itu,” ujarnya.

Ia menambahkan karena berkaitan dengan pengembalian uang tersebut, Pemkab belum membatasi sampai kapan pengembalian itu. Ia mengatakan proses pengembalian itu dilakukan secara bertahap.

“Kami melihat subyek dari yang diminta mengembalikan uang itu adalah guru tidak tetap. Apalagi penghasilan mereka tidak banyak, kami tidak langsung meminta para guru untuk mengembalikan secara langsung,” pungkasnya.  Tribunnews