JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Kejari Sragen Digeruduk Puluhan Warga Mojorejo, Karangmalang. Diduga Buntut Laporan Dugaan Penyimpangan

Kasie Pidsus Adi Nugraha saat mengecek berkas hasil pemeriksaan. Foto/Wardoyo
Kasie Pidsus, Adi Nugraha saat mengecek berkas laporan dugaan penyimpangan DD dan BKK Mojorejo Karangmalang usai digeruduk puluhan warga, Selasa (27/2/2018). Foto/Wardoyo

SRAGEN–  Kantor kejaksaan negeri (Kejari)  digeruduk puluhan warga Desa Mojorejo,  Karangmalang Selasa (27/2/2018). Kedatangan warga itu untuk menyampaikan bantahan perihal laporan indikasi penyimpangan dana desa dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Mojorejo yang dilaporkan oleh salah satu tokoh agama ke Kejari beberapa waktu lalu.

Warga yang menggeruduk itu berjumlah sekitar 30an orang. Mereka mengatasnamakan kelompok masyarakat Mojorejo yang tergabung dalam Togas Mas dan Forum Cinde.

Togas Mas diketuai oleh Sukatno sedangkan Forum Cinde dipimpin Agus Purwanto.

“Tadi datang ke sini. Mereka intinya ingin menyampaikan bahwa laporan tentang dugaan penyelewengan dana desa dan BKK yang dituduhkan dilakukan Kades itu enggak benar. Hanya itu yang disampaikan, ” papar Kajari Muh Sumartono melalui Kasie Pidsus,  Adi Nugraha usai menerima warga dalam audiensi Selasa (27/2/2018).

Baca Juga :  Hadir di Sragen, Ini Dia Juara Stand Up Comedy Sesi HUT TNI yang Digelar Kodim 0725. Mahmud Yunus Jadi Bintang

Ia menyampaikan laporan kasus itu sendiri memang masuk ke Kejari awal Februari 2018. Laporan dilayangkan salah satu tokoh Ormas Islam di Mojorejo berinisial M.

Dalam laporannya,  Kades disebut telah menyelewengkan DD dan BKK mulai tahun 2015 jlhingga 2017. Adi menyebut laporan memang tak menyertakan rincian proyeknya apa saja dan nominal dananya berapa.

“Besaran dananya berapa dan indikasi penyimpangannya memang nggak disebutkan. Hanya disebut kalau ada pemotontan dana. Misalnya anggarannya Rp 50 juta dipotong PPH/PPN 14 persen,  di luar itu ada potongan lain lagi, ” tukasnya.

Perihal sejauh mana penanganan laporan itu,  Adi menambahkan saat ini sudah dibentuk tim untuk menindaklanjuti. Sampai sekarang masih dalam tahap puldata pulbaket termasuk meminta data kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan DD dan BKK di Mojorejo.

Baca Juga :  Bawaslu Sragen Tolak Dugaan Langgar Kode Etik, Begini Sanggahan Mereka

“Datanya belum lengkap,  masih kita kumpulkan dari saksi-saksi. Kemarin baru satu saksi yang sudah kita mintai keterangan. Ini masih akan meminta keterangan lagi,  termasuk tidak menutup kemungkinan Kades nanti juga akan kita mintai keterangan, ” jelasnya.

Terpisah Kades Mojorejo,  Agus Wiyono mengaku tak tahu menahu soal aksi dua lembaga dan warga ke Kejari itu.  Ia hanya menyebut jika laporan tudingan adanya penyimpangan DD dan BKK itu tidak benar.

“Enggaj ada itu (pemotongan dan penyimpangan).  Wong proyek DD dan BKK sudah selesai semua dan enggak ada masalah kok, ” tukasnya. Wardoyo