Kumpulkan Toga-Tomas, Danramil Plupuh Tekankan Netralitas dan Awasi Masa Tenang Pilgub

SRAGEN– Segenap jajaran Muspika Kecamatan Plupuh menyatakan komitmen mereka untuk menjaga kondusivitas menjelang dan selama Pilkada Jawa Tengah yang akan digelar 27 Juni 2018. Komitmen itu terungkap saat digelar cofee morning sambung rasa menjelang Pilkada Jateng yang diprakarsai Komandan Koramil Plupuh,  Kapten (inf)  Sudarmin di Plupuh,  Rabu (14/2/2018).

Agenda sambungrasa itu dihadiri Danramil, Kapolsek Plupuh AKP Sunarso, Camat Plupuh Sumarno, Panwascam,  PPK hingga stake holder maupuj tokoh agama,  tokoh masyarakat terkait di kecamatan tersebut. Total ada sekitar 40an tokoh lintas elemen, termasuk pemuda, Kades dan jogoboyo se-Plupuh yang hadir dalam kegiatan itu.

Dalam arahannya,  Danramil menekankan pentingnya koordinasi dan komitmen bersama seluruh komponen agar pelaksanaan Pilgub Jateng di wilayah Plupuh bisa terlaksana sesuai ketentuan Undang-Undang. Kemudian tak kalah penting,  ia juga mengingatkan jajaran TNI-Polri agar tidak ditarik ke politik praktis karena sudah berkomitmen untuk menjaga netralitas.

“Jangan tarik TNI-Polri untuk dukungan ke paslon. Agar netralitas tetap terjaga. Kami akan melaksanakan tugas secara proposional. Karena sudah ada instruksi tegas dari pimpinan kami untuk menjaga netralitas,” paparnya.

Dalam tahapan Pilgub yang akan dimulai dengan kampanye pada 15 Februari 2018 besok,  Kapten Sudarmin berharap jika ada paslon yang menyalahi aturan di wilayah Plupuh, Panwascam diminta berani menegur.

Selain itu,  bersama stake holder terkait,  pihaknya akan memaksimalkan pengawasan terhadap pemasangan atribut paslon terutama pada minggu tenang yang biasanya rawan pelanggaran.

“Selama Minggu tenang kan harus steril dari gambar paslon.  Nanti kalau masih ada yang terpasang akan kita lepas.  Lalu semua pihak terutama kalangan sekolah dan tokoh agama untuk mengantisipasi agar tidak ada aktivitas kampanye yang memanfaatkan fasilitas terlarang seperti sekolah,  masjid,  tempat ibadah hingga di ajang pengajian,” urainya.

Sementara Camat Plupuh, Sumarno mengimbau agar masyarakat berhati-hati dalam menggunakan medsos karena di tahun politik terutama menjelang Pilkada biasanya banyak informasi hoax atau yang belum tentu kebenarannya di medsos.

Khusus untuk PNS,  perangkat desa,  Kades, lebih lagi TNI-Polri untuk tidak berfoto selfie dengan calon atau tim pemenangan.

“Apalagi foto pakai jempol,  bisa pelanggaran.  Ingat sekarang itu ada ungkapan jempolmu harimaumu.  Kalo melanggar nanti sing rekasa awake dewe juga, ” tandasnya.

Kemudian jika ada selebaran atau berita hoax yang berisi kampanye hitam terkait Pilkada,  jangan langsung disebarkan. Tapi hendaknya bisa dikoordinasikan dan dilaporkan ke Muspika terlebih dahulu.

Kapolsek Plupuh,  AKP Sunarso menambahkan selain larangan kampanye bagi PNS,  perangkat desa dan Kades,  hal yang juga perlu diwaspadai adalah praktik money politik.

“Money politik itu bisa berbentu uang,  atau pernyataan janji tertulis bermaterai nanti kalau jadi akan diberi ini itu. Lalu kalau akan menggelar kampanye dialogis meskipun hanya 5 orang,  wajib diberitahukan ke Polsek minimal 3 hari supaya Polsek bisa koordinasi dengan Polres,” tandasnya. Wardoyo