JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Statemen Wabup Sragen Soal Titipan di Rekrutmen Pegawai RSUD Jadi Bumerang. DPRD Langsung Gulirkan Hak Interpelasi

Wakil Ketua DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto saat menunjukkan aturan dan surat usulan hak interpelasi di DPRD, Kamis (8/2/2018). Foto/JSnews
Wakil Ketua DPRD Sragen, Bambang Widjo Purwanto saat menunjukkan aturan dan surat usulan hak interpelasi di DPRD, Kamis (8/2/2018). Foto/JSnews

SRAGEN– Kisruh rekrutmen pegawai non PNS di RSUD Sragen makin meluas.  Tak hanya memanggil Dirut dan panitia,  DPRD Sragen juga menggalang kekuatan untuk menggulirkan hak interpelasi untuk memanggil Bupati dan Wabup.

Hak interpelasi mencuat mengusul munculnya statemen dari Wabup Sragen,  Dedy Endriyatno di media massa soal rekrutmen pegawai RSUD. Wakil Ketua DPRD Sragen,  Bambang Widjo Purwanto mengatakan interpelasi digulirkan menyikapi pernyataan Wabup yang sudah menyebut ada oknum DPRD dan pejabat yang ikut bermain dan menitip dalam proses rekrutmen.

Baca Juga :  Butuh Bantuan Hukum Gratis, LBH Soloraya Cabang Sragen Siap Beri Pendampingan Tanpa Biaya!

“Saya sudah baca di media pernyataan Wabup yang sudah menyebut ada beberapa DPRD dan pejabat yang bermain dan menerima uang titipan. Sebagai unsur pimpinan,  kami dan teman-teman tidak terima karena DPRD itu lembaga dan ada 45 anggota, ” paparnya kepada wartawan, Kamis (8/2/2018).

Wacana interpelasi juga digulirkan mengingat Wabup adalah bagian dari pimpinan pemerintahan.  Menurut Bambang,  dari tulisan di media itu,  statemen tersebut dilontarkan ketika Wabup memberi sambutan di hadapan ujian peserta rekrutmen pegawai RSUD Sragen beberapa hari lalu.

Baca Juga :  Sosok Muhammad Nizar Nayaruddin, Kiper Timnas Futsal Asal Sragen yang Ikut Sumbang Perak Sea Games 2022. Cinta Futsal Sejak Kuliah, Pernah Juara Pro Liga Nasional

Terlebih dalam statemennya saat itu,  menurutnya Wabup juga mengklaim sudah bisa mengantongi nama-nama oknum yang bermain dan menitip.

“Kalau memang sudah mengantongi nama-namanya ya sebut saja siapa,  jangan lembaga DPRD. Kalau tidak bisa membuktikan kan itu sama saja memfitnah lembaga DPRD.  Makanya kami akan gunakan hak-hak DPRD yaitu interpelasi.  Kita akan memanggil dan menanyakan Bupati maupun Wabup. Karena pernyataan Wabup itu atas nama kepala daerah juga, ” terangnya.

Halaman selanjutnya »

Halaman :  1 2 Tampilkan semua