JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Diduga Diwarnai Pengondisian dan Pemaksaan, Perbup Perangkat Desa di Sragen Picu Keresahan Kades dan Warga

Suasana sosialisasi Perda dan Perbup Perangkat Desa yang dihadiri 196 Kades oleh bupati dan Muspida di Aula Sukowati yang berlangsung gayeng dan memanas, Senin (26/2/2018). Foto/Wardoyo


Suasana sosialisasi Perda dan Perbup Perangkat Desa yang dihadiri 196 Kades oleh bupati dan Muspida di Aula Sukowati yang berlangsung gayeng dan memanas, Senin (26/2/2018). Foto/Wardoyo

SRAGEN – Penetapan Peraturan Bupati (Perbup) Sragen No 10/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) No 8/2017 tentang Perangkat Desa (Perdes) kembali mengundang polemik. Munculnya klausul mutasi dalam Perbup yang seolah dipaksakan harus diterapkan dalam pengisian perangkat desa, telah memicu keresahan di kalangan kepala desa dan warga.

Kontroversi Perbup itu diungkapkan Ketua Fraksi PKB DPRD Sragen,  Faturrohman Minggu (4/3/2018). Di hadapan wartawan,  ia mengaku banyak mendapat keluhan dan laporan dari Kades-Kades yang mengaku resah dengan aturan di Perbup Perangkat Desa.

“Yang menjadikan keresahan mereka adalah soal mutasi. Banyak yang menyampaikan ke kami, seolah-olah ditekan oleh Pemkab melalui camat agar melakukan mutasi. Padahal banyak desa yang tidak menghendaki mutasi tapi tidak berani mengungkapkan,” paparnya.

Baca Juga :  Kasus Korupsi dan Suap Rp 11,5 Miliar, Mantan Kapolsek Gemolong Sragen Ternyata Sudah Siapkan Rumah Khusus untuk Transaksi dengan Pejabat Berperkara

Adanya mutasi itu telah menghadapkan Kades pada situasi dilematis. Contoh kasus ada Kades yang terpilih tapi waktu Pilkades, perangkatnya tak mendukung, jika kemudian diminta memutasi perangkat,  maka secara psikis akan sangat bertentangan dengan nurani Kades.

Advertisement

Legislator yang sebelumnya menjadi Wakil Ketua Pansus Perda Perangkat Desa itu memandang setelah dipelajari lebih seksama, memang ada banyak hal yang perlu dikaji ulang dari Perbup itu. Menurutnya, hal paling fatal dan janggal memang soal tahapan mutasi perangkat desa.

Di mana klausul mutasi yang dimasukkan dalam Perbup sudah melebihi tafsir dan terkesan menunjukkan arogansi Pemkab dalam menekan desa untuk menjadikan mutasi sebagai keharusan.

Padahal dalam Permendagri No 67/2017, mengamanatkan bahwa pengisian Perangkat Desa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mutasi dan penjaringan.

Baca Juga :  1.000 Warga di Miri Sragen Berbondong-Bondong Ikut Serbuan Vaksinasi Kodim dan Yayasan Tunas Amaliah. Danrem Sampai Terjun Langsung

“Nah yang terjadi di Perbup ini,  seolah-olah menggiring opini sekaligus ada penekanan melalui camat,  bahwa Kades harus melakukan mutasi. Padahal pasal di Permendagri jelas menyebutkan bahasanya dapat. Artinya boleh melakukan boleh tidak, menyesuaikan situasi dan kebutuhan desa. Kalau nggak mutasi kan berarti bisa melakukan penjaringan,” urainya.

Faturrohman. Foto/Yok

Fatuurohman juga menguraikan upaya penggiringan opini mutasi juga ditunjukkan dari eskploitasi pasal tentang tahapan mutasi yang mendominasi di bab II mulai pasal 3 dan beberapa pasal berikutnya yang mengatur detail hingga jadwal tahapannya.

Sementara untuk tahapan penjaringan meskipun ada pasalnya,  namun tidak dibuat jadwal tahapannya.

Halaman:  
« 1 2 Selanjutnya › » Semua