JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Mahfud MD Masuk Bursa Cawapres Jokowi. Tapi Sayangnya….

TribunJogja.com
Tribunnews

JAKARTA – Ibarat ungkapan “kanan kiri oke”, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD masuk dalam bursa Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk Jokowi. Sebelumnya, Mahfud juga disebut-sebut masuk bursa Cawapres untuk Prabowo.

Terkait dengan nama Mahfud yang masuk dalam bursa Cawapres Jokowi ini,  Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Ahmad Baidowi membenarkan bahwa dia merupakan satu dari beberapa nama yang dilirik untuk menjadi Cawapres Jokowi.

“Kalau dari PPP itu ada beberapa nama, misalnya seperti yang disebut pak Sekjen yakni ada enam, di antaranya pak Ketum PPP sendiri pak Romahurmuziy, pak Mahfud, pak Din Syamsuddin, dan lainnya,” ujar Baidowi saat dihubungi Tribunnews, Minggu, (18/3/2018).

Baca Juga :  Pakar Hukum UNS: Kewenangan Penyadapan Layak dimasukkan dalam Revisi UU Kejaksaan, Terutama untuk Korupsi dan Kejahatan Kerah Putih

Hanya saja menurut Baidowi, menjadikan Mahfud sebagai cawapres Jokowi terbilang berat. Pasalnya, Mahfud ‎bukan berasal dari partai politik dan tidak memiliki kendaraan partai. Selain itu menurutnya komunikai yang terjalin baru sebatas obrolan informal saja, belum resmi.

“Kendalanya pak Mahfud tidak berpartai. Dan sampai sekarang belum ada komunikasi dari pak Mahfud dengan PPP. Bagaimana kita mau menjajakinya,” ujarnya.

Dari segi keilmuwan menurut Baidowi tidak ada yang meragukan Mahfud, apalagi masalah hukum. Namun untuk menjadi Cawapres menurutnya diperlukan komunikasi intensif dengan parol. Karena berdasarkan Undang undang Capres dan Cawapres diusulkan ‎oleh Parpol atau gabungan Parpol.

Baca Juga :  Pelaku Penusukan Diduga Idap Gangguan Jiwa: Syekh Ali Jaber Tak Terima, RSJ Sebut Tak Punya Catatan Medis Tersangka

Sebelumnya pada Rabu lalu Mahfud mengatakan dirinya tidak ingin menjadi Cawapres, namun bukan berarti tidak mau.

Mahfud mengaku tidak ingin, dalam artian tidak akan aktif mempersiapkan menjadi Cawapres, ia menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme yang berlaku

“Tetapi saya juga bukan tidak mau karena kalau tak mau itu diartikan sombong, pada akhirnya kita serahkan ke mekanisme dan itu ada di tangan capres dan partai-partai nanti,” katanya.

www.tribunnews.com