JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Belum Semua Daerah Paham Pengarusutamaan Gender

Agustina Eri
Agustina Eri

MAKASSAR–Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Agustina Erni menyebutkan, data Bappenas tahun 2015 menunjukkan Indonesia termasuk satu dari tiga negara ASEAN dengan Indeks Kesenjangan Gender yang tinggi. Kendati Indonesia telah melaksanakan berbagai program kesetaraan gender.

Penyebabnya, isu pengarusutamaan gender belum menjadi topik penting seperti halnya topik pembangunan lain. Sehingga isu ini kerap terabaikan.

“Pemahaman tentang kesetaraan gender di semua kalangan masih rendah, baik di kalangan masyarakat maupun pemerintah. Pada banyak daerah, pengarusutamaan gender belum terintegrasi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Bahkan belum semua pengambil kebijakan di Pemerintah Daerah paham tentang pentingnya PUG dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam pembangunan daerah,” ujar dia dalam diskusi panel hari kedua pelaksanaan Rakortek Percepatan Pelaksanaan PUG (10/4/2018), di Kota Makassar.

Baca Juga :  Pertemuan Jaksa Pinangki dan Joko Tjandra di Malaysia, MAKI: Ada Sosok Lain yang Perlu Diungkap

Pernyataan tersebut pun dibenarkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bone, Andi Abu Bakar. Selaku salah satu pemateri dalam diskusi panel Rakortek Percepatan Pelaksanaan PUG, dia berujar, kendala dan hambatan dalam menjalankan pengarusutamaan gender tentu saja ada.

Untuk itu, dibutuhkan kemampuan mencari solusi sehinga kendala dapat dijadikan kekuatan. Salah satunya dengan kerja bersama dan dukungan semua pihak dalam pemerintahan daerah akan mempercepat pembangunan berbasis gender di wilayah masing-masing.

Baca Juga :  Kemitraan Desak Pemerintah Tunda Pelaksanaan Pilkada 2020, Ini 4 Alasannya

“Kami mengajak pemerintah daerah lain, miliki komitmen seperti yang dimiliki Kabupaten Bone dalam menjalankan pengarusutamaan gender. Buat strategi sebagai komitmen, gandeng OPD dan SKPD lain. Sebab, kami sadar persis, bahwa jika sumberdaya hanya diberikan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menyukseskan semua program PUG, pasti mengalami kendala yang sangat berat. Namun, kalau terjalin sinergitas dengan seluruh perangkat daerah saya kira tidak ada lagi masalah. Bukankah kita sepakat dengan pepatah berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Maka, sebarkan itu di dalam aplikasi kegiatan kegiatan di dalam menyukseskan program kita” ujar dia. Aris Arianto