KARANGANYAR- Kabupaten Karanganyar menjadi satu-satunya kabupaten di Soloraya yang menerima penghargaan tertinggi penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil ini mengulangi pencapaian tahun lalu.
Penyerahan itu merupakan puncak acara memperingati HUT ke-22 Otonomi Daerah (Otda) di Hotel Sultan, Jakarta pada Rabu (25/4/2018) malam. Dari paparan tim penilai, Kabupayen Karanganyar meraih peringkat tiga dengan skor 3.5922.
Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo, menyerahkan penghargaan kepada Pjs Bupati Karanganyar, Prijo Anggoro Budi Rahardjo. Tahun lalu, Karanganyar menduduki peringkat dua pada ajang serupa.
Karanganyar disalip Kabupaten Tulungagung. Posisi pertama masih ditempati Kabupaten Sidoarjo.
Pjs Bupati Karanganyar, Prijo Anggoro Budi Rahardjo, menyampaikan penghargaan tertinggi itu merupakan kemenangan rakyat Karanganyar.
“Kemenangan rakyat Karanganyar. Bagaimana Karanganyar menjadi hebat dan luar biasa. Rakyat bisa merasakan. Lebih bagus lagi tentunya. Dengan otonomi daerah ini semakin menggeliatkan masyarakat. Kabupaten menjadi lebih mandiri,” kata Pjs Bupati Karanganyar seperti disampaikan kepada Dinas Kominfo Karanganyar seusai menerima penghargaan, Rabu malam.
Anggoro, sapaan akrabnya, hadir didampingi Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Karanganyar, Ali Ghufron. Ali menyampaikan skor Karanganyar meningkat dibandingkan tahun lalu. Perihal hadiah dari pemerintah pusat atas capain tersebut, dia belum dapat mengonfirmasi. Tahun lalu, Karanganyar menerima Rp 66 miliar karena menduduki peringkat kedua.
“Wah kalau itu [hadiah] yang akan diterima, saya belum tahu. Ini [penghargaan] kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah [OPD],” tuturnya Kamis (26/4/2018).
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono, menyampaikan sambutan pada kegiatan rutin tahunan yang jatuh setiap 25 April. Dia menyampaikan bahwa usia otonomi daerah semakin dewasa. Oleh karena itu setiap daerah harus tahu kebijakan otonomi daerah akan dibawa kemana. Tema peringatan otonomi daerah tahun 2018 adalah Mewujudkan Nawacita Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Bersih dan Demokrasi.
“Usia dewasa menentukan arah kebijakan otda ini akan dibawa kemana. Diperlukan rekam jejak pelaksanaan otda. Langkah yang diambil bikin otda efektif. Selaras dengan arah kebijakan otda. Otda harus mampu mendukung program nawacita. Tujuan desentralisasi dan otda adalah monitoring dan evaluasi komprehensif untuk mengukur progres penyelenggaraan pemerintahan,” jelas dia.
Alat ukur penghargaan itu adalah evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) yang bersumber dari laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD).
“Hasil EKPPD 2017 terhadap LPPD 2016. Ada tiga provinsi, sepuluh kabupaten, dan sepuluh kota mendapat prestasi kinerja tertinggi. Ada 700 indikator yang ditetapkan dari semua kementerian, lembaga pemerintahan RI. Unsur administrasi, pembangunan daerah, dan sosial masyarakat. Penilaian enam bulan,” tutur Sumarsono membacakan tata cara penilaian.
Tiga provinsi tersebut berurutan, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sepuluh kabupaten yang menerima penghargaan secara berurutan adalah Sidoarjo, Tulungagung, Karanganyar, Banyuwangi, Malang, Pasuruan, Kuningan, Kudus, Bulukumba, dan Bone. Sepuluh kota secara berututan, yaitu Malang, Makasar, Surabaya, Blitar, Gorontalo, Semarang, Bandung, Tangerang, Samarinda, dan Parepare.
Selain penghargaan tertinggi penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah juga memberikan penghargaan tanda kehormatan kepada sejumlah kepala daerah. Wakil Presiden, Jusuf Kalla, menyerahkan penghargaan tersebut di Gedung Sasana Bhakti Praja Kementrian Dalam Negeri. Penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Kudus.
Jusuf Kalla juga menyerahkan penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha kepala lima bupati dan dua walikota yang dinilai berkinerja baik pada 2016. Mereka adalah Bupati Malang, Rendra Kresna; Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf; Bupati Kuningan, Acep Purnama; Bupati Bulukumba, A. M. Sukri A. Sappewali; Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi; Walikota Tangerang, Arief Rachadiono Wismansyah; dan Walikota Parepare, Taufan Pawe. Wardoyo
