Masyarakat Desa Masih Lebih Suka Simpan Uang di Lemari, LPS Gencarkan Sosialisasi

SOLO-Aset yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus meningkat. Karena itu masyarakat tidak perlu khawatir untuk menyimpan uangnya di perbankan yang dijamin LPS.

Selain itu, LPS melakukan program terencana untuk menyehatkan perbankan yang mengalami masalah. Bahkan hingga saat ini LPS sudah menutup sekitar 83 intansi perbankan. Izin operasional banknya sudah dicabut.

Demikian diungkapkan Kepala Divisi Perumusan Kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Harry Alexander saat menggelar sosialisasi di kalangan perangkat desa dan pengelola BPR di Kusuma Sahid Prince Hotel (KSPH) Solo, Jumat (20/4/2018).

“Dari sekitar 83 bank yang dicabut izinnya, terdapat total simpanan Rp 1.552,02 miliar dengan rekening 176.487 rekening. Dari nilai simpanan itu hanya Rp 1.237,58 miliar yang dinyatakan layak bayar milik 162.304 rekening. Namun, dari simpanan layak bayar, LPS hanya membayar Rp 998,56 miliar setelah memperhitungkan nilai maksimum penjaminan LPS,” ujarnya.

Ditambahkan Harry, sesuai data LPS menunjukkan bahwa sampai Desember 2017 total bank peserta LPS mencapai 1.894 bank meliputi 115 bank umum dan 1.779 BPR/BPRS dengan total rekening mencapai 255,1 juta rekening dan nominal simpanan Rp 5.451,4 triliun. Dari nilai simpanan itu, jumlah simpanan yang dijamin LPS hanya Rp 2.942,2 triliun.

Harry menambahkan, selama ini masyarakat di pedesaan masih suka menyimpan uang di rumah. Entah di brankas, lemari, hingga tempat-tempat tertentu seperti loker di bawah kasur, bahkan kentongan. “Mereka masih suka melihat bentuk fisik uang, dengan begitu mereka merasa benar-benar memiliki uang. Kalau disimpan di bank kan Cuma ditulis angkanya. Ini butuh pemahaman literasi perbankan di kalangan masyarakat desa. Makanya masyarakat moneter Indonesia termasuk LPS gencar melakukan sosialisasi pemahaman literasi perbankan di kalangan masyarakat desa,” ungkap Harry.

Anggota DPR RI dari Komisi VI, Mohammad Hatta yang juga hadir dalam sosialisasi tersebut menambahkan, selama ini peran LPS masih sebatas membayar simpanan dana nasabah ketika ada bank yang mengalami kolaps dan dilikuidasi. Peran itu harus ditingkatkan.

“Peran LPS harus dimaksimalkan. Sekarang peran LPS sudah lebih maju dibanding dulu. Sosialisasi juga digencarkan agar masyarakat ikut menyimpan uang ke bank. Terutama bagi masyarakat pedesaan karena perputaran uang di tingkat desa sekarang ini besar. Apalagi ada program dana desa dimana setiap desa menerima Rp 1 miliar dari pemerintah,” ujarnya.

Kendati demikian, Hatta mengakui masih belum terbukanya pola pikir masyarakat untuk menyimpan uang di bank terutama di daerah terpencil.

“Untuk itu masyarakat harus mendapatkan pendidikan dan penyuluhan agar pola pikirnya terbuka. Dan untuk meningkatkan karaktet gemar menabung pada masyarakat, maka harus dibuka lebar akses keuangam untuk mereka,” tukasnya.(Triawati Purwanto)