JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Pengadaan Komputer UNBK SMPN di Sragen Jadi Ajang Pungutan. Berbahasa Sukarela Tapi Dipatok Rp 300.000, Siswa Miskin Pemegang KIP Ikut Ditarik

Salah satu bukti kuitansi pembayaran sumbangan sukarela untuk pengadaan komputer UNBK di SMPN 1 Tanon yang dikeluhkan orangtua siswa tidak mampu. Foto/Wardoyo
Salah satu bukti kuitansi pembayaran sumbangan sukarela untuk pengadaan komputer UNBK di SMPN 1 Tanon yang dikeluhkan orangtua siswa tidak mampu. Foto/Wardoyo

SRAGEN- Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang diprogramkan oleh sekolah menengah pertama negeri (SMPN) menjadi bumerang. Di wilayah Sragen, target semua SMPN harus mengupayakan perangkat komputer dan melaksanakan UNBK 2017/2018, justru menghadirkan dilema.

Di satu sisi, program itu bagus untuk peningkatan pendidikan. Tapi di sisi lain ternyata target pengadaan komputer itu justru menjadi ajang bagi sekolah untuk melakukan pungutan tak semestinya. Salah satunya mencuat di SMPN 1 Tanon.

Sejumlah wali murid di sekolah itu mengaku terkejut dan resah setelah diminta membayar sumbangan sukarela untuk pengadaan komputer UNBK 2017/2018. Keresahan tak lepas dari mekanisme sumbangan yang ternyata nominalnya sudah ditentukan Rp 300.000.

Ironisnya lagi, sumbangan berbahasa sukarela itu diberlakukan kepada semua siswa. Bahkan, siswa dari keluarga tidak mampu yang memiliki kartu Indonesia pintar (KIP), Jamkesmas dan Saraswati pun juga tak luput dari kewajiban membayar Rp 300.000 itu.

“Memang disuruh ngisi angkanya sendiri tapi disuruh nulis Rp 300.000 semua. Dari sekolah menyampaikan kalau itu sudah kesepakatan rapat komite dan wali murid. Termasuk anak saya yang punya KIP, Jamkesmas dan Saraswati juga harus bayar. Kemarin ya terpaksa saya carikan utangan untuk mbayar,” ujar NI, orangtua salah satu siswa kelas VII yang tergolong tidak mampu saat berbincang dengan wartawan Senin (2/4/2018).

Baca Juga :  Kebakaran Hebat Hanguskan Rumah Tukang Loper Roti di Doyong Miri. Hanya Dalam 3 Jam, Rumah dan 2 Sepeda Motor serta Harta Benda Hangus Tak Tersisa, Pemilik Terpaksa Ngungsi

Karena takut, sumbangan sukarela itu ia bayar pada 26 Maret 2018 lalu yang merupakan hari terakhir batas pembayaran. Menurutnya, meski disampaikan sudah merupakan hasil rapat komite, namun sebenarnya banyak wali murid yang keberatan akan tetapi takut untuk melontarkan.

“Keberatannya bahasanya sukarela disuruh ngisi sendiri, tapi angkanya sudah diputuskan semua harus Rp 300.000 itu. Mestinya kalau sukarela ya semampunya bukan ditentukan semua harus segitu. Lalu yang siswa miskin semua juga disuruh mbayar. Bagi yang kaya, uang segitu mungkin nggak masalah, tapi kalai yang hanya buruh seperti kami, ya bingung juga,” timpal IR, wali murid lainnya.

Mereka juga menunjukkan kuitansi tanda bukti pembayaran yang sudah distempel oleh bendahara. Mereka memilih untuk curhat ke media lantaran takut jika protes di forum atau tidak membayar, nantinya bisa berdampak pada anak mereka di sekolah. Mereka juga meminta identitasnya tak ditulis lengkap demi menjaga nasib anak-anaknya di sekolah. Hanya, mereka berharap kebijakan sumbangan di sekolah bisa diterapkan sesuai aturan dan untuk siswa tidak mampu juga diberlakukan sebagaimana mestinya.

Baca Juga :  Sama Seperti Gibran, Cabup Petahana Sragen Juga Akui Punya Hutang Rp 1,5 Miliar Untuk Bayar Cicilan KPR. Ini Lokasi Rumah Kreditannya! 

Kabid Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kebudayaan Sragen, Sutopo Hadi mengaku akan segera mengecek ke SMPN 1 Tanon terkait kabar tersebut. Namun ia menyampaikan secara prinsip, mestinya untuk sumbangan sukarela tidak boleh ditentukan nominalnya. Termasuk untuk siswa miskin, semestinya juga tak boleh ditarik.

“Coba kami akan cek dulu,” tukasnya.

Sementara, Anggota Komisi IV DPRD Sragen, Pujono Elly Bayu Effendi menegaskan meski berbahasa sukarela, penarikan sumbangan komputer yang dikeluhkan di SMPN 1 Tanon itu tak bisa dibenarkan. Selain nominalnya ditentukan sudah menyalahi ketentuan sukarela, legislator dari Fraksi Golkar itu memandang penarikan terhadap siswa miskin itu sudah melanggar aturan.

“Itu sudah nggak benar. Padahal dari awal kami sudah mewanti-wanti agar pengadaan komputer untuk UNBK, jangan sampai memberatkan wali murid. Apalagi kok sampai siswa miskin ditarik, itu sudah tidak bisa dibiarkan,” tegasnya. Wardoyo