JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

PWI Surakarta Tolak Penggantian Tanggal Hari Pers, Desak Penggantian Ketua Dewan Pers

SOLO-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Surakarta menolak perubahan tanggal peringatan Hari Pers Nasional atas alasan apapun dan tetap konsisten menerapkan Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1985, tanggal 23 Januari 1985.

PWI Surakarta mendesak Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat melayangkan mosi tidak percaya kepada Dewan Pers, di bawah kepemimpinan Yoseph Adi Prasetyo, yang telah memberi peluang bagi perubahan tanggal peringatan Hari Pers Nasional.

“PWI Surakarta mendesak PWI Pusat untuk mengusulkan sekaligus memperjuangkan pergantian segera jabatan Ketua Dewan Pers yang saat ini  dijabat saudara Yoseph Adi Prasetyo, dan segera melakukan konsolidasi agar terpilih ketua Dewan Pers yang baru. Ketua Dewan Pers telah mempolitisasi lembaga ini untuk kepentingan tertentu,” ungkap Anas Syahirul, Ketua PWI Surakarta dalam pernyataan sikap tertulis, Rabu (18/4/2018).

Baca Juga :  Febri Diansyah Mundur dari KPK, Begini Perjalanan Karirnya

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menanggapi rencana Ketua Dewan Pers yang membuka kesempatan untuk mengubah tanggal peringatan Hari Pers Nasional.

“PWI Surakarta juga mendesak Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memperjuangkan revisi statuta Dewan Pers, dan menetapkan pola rekruitmen anggota Dewan Pers dilakukan dengan sistem proporsional, yakni satu orang anggota Dewan Pers untuk mewakili setiap 1000 (seribu) wartawan,” tambah Asep Abdullah Rowi, Sekretaris PWI Surakarta.

Baca Juga :  Surat Nikah dan Perjanjian Cerai Soekarno Dijual: Ini Pengakuan Tito, Cucu Inggit Garnasih, soal Kepemilikan Dokumen dan Alasan Menjualnya

PWI Surakarta akan mendukung upaya PWI Pusat melakukan konsolidasi agar terpilih Ketua Dewan Pers yang baru yang lebih dapat mengakomodasi seluruh kepentingan wartawan dan organisasi wartawan di Indonesia tanpa bersikap eksklusif karena kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

“PWI harus bersikap tegas terhadap kebijakan-kebijakan Dewan Pers yang tidak sejalan dengan kepentingan wartawan dan organisasi kewartawanan di Indonesia. Dan jika perlu menarik diri sebagai konstituen apabila kebijakan Dewan Pers merugikan wartawan, organisasi kewartawanan dan masyarakat pers Indonesia,” ujar Asep.(Marwantoro)