JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

17 Anggota DPRD Sragen Digoyang Isu Kunker Fiktif. Pimpinan Dewan Rame-rame Lontarkan Bantahan

Ilustrasi kunker DPRD
Ilustrasi kunker DPRD

SRAGEN – Sejumlah unsur pimpinan DPRD Sragen ramai-ramai memberikan bantahan terkait isu kunker fiktif yang dihembuskan LSM untuk 17 anggota DPRD Sragen ke Jakarta beberapa waktu lalu. Mereka menegaskan bahwa agenda ke Jakarta itu untuk kepentingan berkonsultasi dan hal itu dilakukan dengan dasar hukum yang jelas.

Agenda kunjungan kerja (Kunker) untuk konsultasi ke Jakarta itu disorot lantaran dianggap sebelumnya tidak masuk dalam agenda badan musyawarah (Banmus).

Ketua DPRD Sragen Bambang Samekto menjelaskan pada awak media bahwa kegiatan tersebut merupakan konsultasi di kementerian keuangan. Karena sifatnya konsultasi, memang tidak masuk dalam agenda Banmus.

Akan tetapi hal itu dibolehkan. Termasuk pimpinan DPRD yang kemudian mengajak rombongan anggota DPRD juga tidak menyalahi aturan.

”Kegiatan seperti konsultasi ataupun menghadiri undangan tidak dimasukkan dalam Bamus,” paparnya kepada wartawan Selasa (17/4/2018).

Baca Juga :  Berikut Daftar 42 Warga Sragen Yang Positif Covid-19 Hari Ini. Ada Balita 4 Bulan Hingga 2 Nakes Rumah Sakit Swasta, Masaran Paling Banyak!

Dia menyampaikan banmus hanya memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan terkait jadwal. Selain itu fungsinya untuk memperlancar kegiatan kedewanan. Sehingga kegiatan seperti konsultasi tidak ada konsekwensi hukum atas hal itu.

Bambang menyampaikan untuk konsultasi diikuti oleh pimpinan. Namun pimpinan berhak mengajak siapa saja untuk ikut. Pasalnya tidak semua hal dapat dikuasai pimpinan. Misalnya konsultasi terkait jalan dan bangunan berhak mengajak Komisi III yang mumpuni di bidangnya.

”Wajar jika pimpinan mengajak anggota yang lain dan yang diajak bisa manjadi saksi dan lebih mendalam dari mhasil konsultasi. Seperti kita konsultasi sudah sampaikan ke kementerian keuangan, justru disarankan lebih sering agar tidak ada kesalahan,” urainya.

Pimpinan DPRD lainnya yakni wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anggoro Sutrisno juga menyampaikan pernyataan serupa. Dia menyampaikan dalam konsultasi yang tidak tercantum dalam banmus,pimpinan mengajak anggota yang menguasai secara teknis.

Baca Juga :  Rumah Suharto di Plupuh Sragen Diamuk Kobaran Api. Warga Sempat Berhamburan Bantu Pemadaman, Kerugian Jutaan Rupiah

”Daripada pimpinan tidak memahami.

Sementara Ketua Fraksi PDIP Sragen Suparno menyampaikan ada bedanya konsultasi dan kunjungan kerja. Konsultasi dilaksanakan seauai kebutuhan dan pimpinan diperbolehkan mengajak anggota. Pihaknya menyampaikan yang dilakukan anggota tidak fiktif, dan secara normatif ada kekuatan hukum.

”Seperti disampaikan ketua dewan,  sudah punya dasar dan landasan yang ada. Konsultasi atau undangan memang tidak terencanakan dan urgent, dan memang tidak mungkin diagendakan,” bebernya.

Senada, dari Fraksi Amanat Demokrat,  Inggus Subaryoto menegaskan bahwa agenda kunjungan yang bersifat konsultasi bisa dilakukan meski tidak masuk dalam Banmus.

“Segala keputusan di DPRD itu bersifat kolektif kolegial. Konsultasi menghadiri undangan memang tidak dimasukkan ke Banmus tapi itu boleh, ” tandasnya.  Wardoyo