loading...
Loading...
Anggota DPR RI dari Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo saat didampingi Ketua DPC Gerindra Sragen, Sri Sunaryo dan aktivis pegiat perempuan Sragen. Foto/ Wardoyo

SRAGEN- Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengaku geregetan dengan ucapan salah satu legislator perempuan di fraksinya yang seolah menganggap sepele kasus kekerasan seksual. Tidak hanya itu, ia juga menyayangkan masih adanya perlakuan tak mengenakkan terhadap korban kekerasan seksual atau korban perkosaan.

“Malah jadi curhat ini. Memang pas pembahasan RUU kemarin ada salah satu DPR RI perempuan yang malah bilang kalau enggak keras ya nggak bisa jadi,” paparnya saat memberikan sosialisasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di hadapan puluhan tokoh perempuan dan pegiat antikekerasan seksual Sragen di Gemolong, Selasa (24/4/2018).

Baca Juga :  Bandar Kakap Pil Koplo Asal Masaran Sragen Digerebek Polisi. Diamankan 6.100 Butir Pil Trihex, Mengaku Edarkan ke Sragen dan Pekerja di Karanganyar! 

Ia juga prihatin masih adanya perlakuan menyakitkan yang diterima korban kekerasan seksual saat menjalani proses hukum. Di mana terkadang ada penyidik yang menanyakan korban perkosaan dengan pertanyaan yang tidak sepantasnya.

Baca Juga :  Bursa Pilkada Sragen 2020, Bupati Yuni CLBK, Wabup Siapkan Antisipasi Tragedi Karanganyar Jilid 2 

“Kadang korban itu masih ditanya enak apa enggak. Kan itu sudah enggak benar,” jelasnya.

Kepada awak media, Saras menyampaikan sosialisasi terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual itu digelar supaya masyarakat memahami kekerasan seksual.

Ucapan Saras juga diperkuat oleh anggota LBH APIK Jakarta, Veni Siregar yang didaulat memberikan materi soal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual itu. Veni juga mengungkap adanya legislator perempuan yang mengucapkan hal yang tidak sepantasnya itu.

Baca Juga :  Kisah Pilu Korek Sebatang Ludeskan Pabrik Rp 24 Miliar di Sragen. Tersangka Ternyata Sudah Daftar Umroh Dari Tabungan Hasil Bertani dan Kini Hanya Pasrah Terancam 5 Tahun Penjara 

“Bayangkan, anggota DPR RI perempuan malah bilangnya begitu,” tukasnya.

Sementara, Veni menguraikan bahwa selama ini masyarakat cenderung permisif terkait tindakan yang sebenarnya sudah termasuk kekerasan seksual dan bisa diproses hukum.

“Ada 9 kriteria yang masuk kekerasan seksual. Misal istri dalam kondisi sakit, kemudian suami memaksa untuk dilayani hubungan intim, sebenarnya itu sudah termasuk perkosaan dalam rumah tangga,” tukasnya. Wardoyo

Loading...