JAKARTA – Memasuki tahun politik, tensi politik di negeri ini kian memanas. Setelah kemunculan tagar #2019GantiPresiden dan berbagai merchandise kaos dan gelang bertuliskan serupa, kali ini publik kembali dikejutkan dengan beredarnya takjil berstiker #2019GantiPresiden.
Politikus Partai Keadilan Sosial Mardani Ali Sera membandingkan pembagian takjil berstiker #2019GantiPresiden yang dilakukan Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa) dengan aksi Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, yakni touring motor Choppers dan latihan tinju. Komentar Mardani itu dilontarkan setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut pembagian takjil #2019GantiPresiden tidak etis.
“Kalau Presiden naik Choppers dan latihan tinju diliput media besar-besaran padahal tidak ada kaitan dengan tupoksi kepresidenan dan tidak membuat olahraga kita bertambah baik tidak ada masalah etis,” ujar Mardani kepada Tempo, Minggu (27/5/2018).
Padahal, ia mengatakan esensi dari kegiatan berlabel #2019GantiPresiden dan kegiatan Jokowi sejatinya sama, yaitu menarik perhatian publik.
“Kalau bab etis ukurannya susah,” kata Mardani. Sehingga, ia menyebut boleh tidaknya kegiatan itu kembali kepada aturan tertulis yang berlaku.
“KPU dan Bawaslu menyatakan itu tidak kampanye Pilpres dan boleh.” katanya.
Pembagian takjil berstiker #2019GantiPresiden sebelumnya diadakan oleh Korsa di halaman pintu masuk Masjid Cut Mutia, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (24/5/2018). Kalla menilai pembagian takjil berstiker #2019GantiPresiden tersebut merupakan hal yang tidak etis. Ia mengatakan, semestinya pembagian takjil tidak perlu memuat unsur politik jika niatnya adalah untuk beribadah.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebelumnya menyatakan sepanjang kegiatan yang dilakukan tidak melanggar hukum dan ketertiban umum, maka hal-hal seperti itu lazim saja.
“Sepanjang tidak disertai aksi anarkis,” ujarnya. Apalagi, Wahyu mengatakan saat ini memang ada dua arus utama terkait pilpres, yaitu#2019GantiPresiden dan #2019JokowiDuaPeriode.
Namun, ia mengatakan Bawaslu lah yang berwenang menilai apakah aksi bagi-bagi takjil itu adalah pelanggaran kampanye pemilu atau tidak.
“Kalau menurut saya itu kampanye politik, seperti misalnya turunkan harga ya, itu kan kampanye politik karena dia mengkampanyekan putusan politik,” kata Wahyu.
Ia berpandangan kampanye politik berbeda dengan kampanye pilpres.
Ke depannya, Mardani mengajak setiap pihak untuk menikmati saja partisipasi publik dalam berpolitik tersebut.
“Itu mahal harganya,” kata dia. Sebab, sebelumnya poitik hanya dinikmati oleh para elite.
Namun, dengan adanya gerakan #2019GantiPresiden yang ia gagas itu warga sudah berani bersikap dan mengucurkan duit untuk membeli kaus, merchandise, hingga membiayai takjil berlabel #2019GantiPresiden.
