JOGLOSEMARNEWS.COM Umum Nasional

Jokowi Minta Oknum dan Preman Pungli Disikat Semua

Ilustrasi/Tribunnews

JAKARTA  – Presiden Joko Widodo mengatakan selama ini tidak mendapat laporan dari bawahannya terkait banyaknya pungutan liar terhadap sopir truk di jalanan.

Presiden Jokowi baru mengetahui bahwa pungli di jalanan masih marak setelah ia bertemu langsung dengan puluhan sopir truk di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

“Saya dengarnya sedikit, ternyata setelah bertanya kepada para pengemudi, para sopir, ternyata sangat banyaknya, kaget dong,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan seusai pertemuan itu.

Presiden Jokowi meminta Menteri Perhubungan Budi Karya dan Wakil Kepala Polri Komjen pol Syafruddin yang hadir dalam pertemuan itu untuk segera menindaklanjuti keluhan yang disampaikan para sopir truk.

Baca Juga :  Direktur YLBHI Ajak Pengunjuk Rasa Rekam Aparat yang Lakukan Kekerasan

Ia meminta preman-preman yang selama ini memalak sopir truk untuk ditindak. Begitu pula apabila ada oknum polisi atau petugas dinas perhubungan yang bermain.

“Disikat semuanya,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden mengatakan, pungli membuat sopir truk tak nyaman dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, membuat ongkos transportasi logistik menjadi lebih mahal.

“Menyebabkan biaya tinggi ongkos transportasi kita, cost-cost tambahan yang seharusnya tidak perlu,” kata Presiden.

Saat ditanya wartawan bagimana cara untuk memberantas pungli dan premanisme ini, Presiden Jokowi meminta hal tersebut langsung ditanyakan ke Menhub dan Polri.

Baca Juga :  Wilayah Selatan Banten Diguncang Gempa Tektonik 3 Kali Beruntun, Kamis

“Saya kira ini pekerjaan besarnya Polri dan Perhubungan,” kata dia.

Sebelumnya, dalam pertemuan Presiden Jokowi dan para sopir truk, mereka mengeluhkan masih banyaknya pungli yang dilakukan preman dan aparat.

Mereka harus membayar sejumlah uang kepada preman apabila melintas di daerah tertentu. Ada juga yang mengaku diperas oknum polisi dan dinas perhubungan karena kelebihan muatan.

Padahal, sopir truk merasa tidak ada aturan yang jelas soal batas maksimal muatan yang bisa diangkut.  

www.tribunnews.com