loading...


Anggota DPRD FPDIP, Sukamto saat menggelar reses di Nggebung, Patihan, Sidoharjo tahun 2017 yang banyak menerima permintaan bantuan seragam karang taruna, perangkat musik, alat sablon, seragam RT RW dari warga. Foto/Wardoyo

SRAGEN- Munculnya peraturan bupati (Perbup) yang melarang bantuan keuangan khusus (BKK) dan bansos DPRD ke kelompok masyarakat dalam bentuk sarpras,  gapura,  seragam dan lainnya, terus memantik kecaman. LSM Forum Masyarakat Sragen (Formas)  menilai kemunculan Perbup itu sangat janggal dan layak dianulir lantaran merugikan masyarakat.

“Aneh saja. Kenapa Perbup diterbitkan bulan mei 2018, di saat APBD dan anggaran bantuan sudah disahkan dan tinggal dicairkan. Apakah bupati sengaja tak ingin masyarakatnya dapat bantuan dan bisa membangun desanya?, ” papar anggota Divisi Hukum dan HAM Formas,  Sri Wahono,  Sabtu (2/6/2018).

Menurutnya jika memang mau melarang,  mestinya harus dilandasi dasar hukum yang jelas dan tidak serta merta diberlakukan. Padahal selama ini,  bantuan dana aspirasi,  BKK dan Bansos dari DPRD banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik bantuan dalam wujud infrastruktur maupun sarpras lainnya.

Baca Juga :  Tak Tahan Sering Dipersulit dan Disakiti Dokter Galak, Sejumlah Pasien BPJS Miskin di Puskesmas Tanon Sragen Rame-Rame Nekat Berontak 

Ia mencontohkan dengan munculnya Perbup itu,  banyak masyarakat dan desa yang akhirnya menjadi korban. Termasuk desanya,  Katelan,  yang gagal mendapat bantuan gapura dari salah satu DPRD PKB tahun 2018 karena terganjal Perbup itu.

Keluhan serupa dirasakan sejumlah Pokmas dan karang taruna yang juga batal mendapat bantuan seragam dan sapras di 2018 ini akibat terbentur Perbup.

Baca Juga :  Kasus Oknum Dokter Galak di Puskesmas, DPRD Sragen Desak DKK Segera Turun Tangan. Sebut Dokter Galak Sudah Langgar 2 Sumpah! 

“Padahal sudah terlanjur disosialisasikan ke warga kalau bantuan gapura segera cair. Ternyata nggak jadi. Akhirnya malah bikin polemik di warga dikira hanya main-main, ” tukasnya.

Karena banyak merugikan masyarakat dan memicu keresahan,  ia mendesak DPRD berani melawan. Kemudian keberadaan Perbup itu layak untuk dianulir.

Terpisah,  Kepala Badan Pengelola Pendapatan,  Kekayaan dan Aset Daerah (BPPKAD) Dwiyanto mengakui hingga kini memang belum ada pencairan dana BKK atau bantuan aspirasi DPRD. Pihaknya hanya mencairkan sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan pengajuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Baca Juga :  6 Korban Tewas Dalam Kecelakaan Maut di Jalur Tol Solo-Ngawi Wilayah Sragen. Berikut Daftarnya! 

“Belum ada pengajuan dari PMD. Kami normatif saja, proposal untuk bantuan itu masuknya ke PMD yang mengurusi, ” paparnya saat dikonfirmasi. Wardoyo

Loading...