loading...


Tribunnews

SEMARANG– Terkait pendaftaran peserta didik baru dengan Surat Keterangan Miskin (SKM), Ombudsman RI Perwakilan Jateng menghimbau kepada masyarakat untuk melaporkan jika menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan saat melakukan pendaftaran.

Hal itu didasarkan pada temuan tahun lalu, Ombudsman mendapat laporan cukup banyak terkait pengaduan SKM yang dimiliki oleh orang tua yang notebene mampu dan digunakan untuk mendaftarkan anaknya agar memperoleh keringanan.

Dikatakan oleh Belinda W Dewanty selaku Komunikasi Strategis Ombudsman RI Perwakilan Jateng, selain kepemilikan SKM masalah quota yang melebihi kapasitas namun masih diterima juga terjadi dalam proses penerimaan siswa baru tahun lalu.

Baca Juga :  SMK IT Smart Informatika Galang Dana untuk Palu

“Jika pun menemukan permasalahan tersebut di tengah-tengah masyarakat bisa langsung dilaporkan ke kami, agar bisa ditindak lanjuti,” ujarnya, Senin (2/7/2018).

Pihaknya juga membuka layanan pengaduan yang bisa dihubungi oleh masyarakat.

“Benar kami membuka layanan pengaduan, masyarakat bisa melalui SMS ataupun aplikasi Whatsapp di nomer 08112773797 dengan format Nama Pelapor*no KTP*asal Kab/kota*isi laporan atau datang ke kantor kami di Jalan Siwalan nomor 5 Wonodri Semarang,” jelasnya.

Baca Juga :  Karawitan SD Muh 1 Siap Berkiprah Dalam Pembukaan Lomba Budaya Mutu

Permasalahan mengenai kewajiban untuk membeli seragam pada saat penerimaan peserta didik baru, dituturkannya juga menjadi sorotan karena kerap dikeluhakan masyarakat.

“Ombudsman sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik, jadi penyelenggara penerimaan peserta didik baru tak luput dari pengawasan Ombudsman. Oleh karena itu jika memang ada laporan terkait pungutan di luar ketentuan. Silahkan dilaporkan kepada Ombudsman agar ditindaklanjuti karena Ombudsman juga masuk dalam tim saber pungli,” timpalnya.

Baca Juga :  Siswa SMP Islam Al Abidin Antusias Ikuti Simulasi Tanggap Bencana

www.tribunnews.com

Loading...