loading...

Didi Supriyanto. Foto/Wardoyo

SRAGEN- Advokat Didi Supriyanto mengajukan judicial review atau peninjauan kembali terhadap UU Sistem Pendidikan Nasional. Langkah itu dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari guru Pendidikan Anak Usiw Dini (PAUD) se-Indonesia terkait minimnya honor dan belum masuknya Guru PAUD dalam rumpun guru di UU Pendidikan.

“Latar belakang kami mengajukan gugatan karena kami menerima banyak keluhan dari guru PAUD se-Indonesia. Jumlah guru PAUD itu ribuan, keluhannya banyak sekali anggaran guru PAUD yang tidak lancar,” papar Didi Supriyanto saat menghadiri acara jalan dan senam sehat HUT RI di Peleman, Gemolong, Sragen, MInggu (26/8/2018).

Didi adalah advokat kelahiran Solo yang kini berdomisili di Jakarta. Menurutnya nominal honor untuk guru PAUD saat ini sangat kecil. Selain itu, pencairannya juga tidak lancar, dibayarkan tiga bulan sekali bahkan kadang masih tega dipotong.

“Enggak sampai Rp 500.000 sebulan. Itupun kadang ada yang enggak sampai. Bahkan istilahnya bagi ibu-ibu guru PAUD untuk dandan saja, tidak cukup. Apalagi untuk mengurus anak-anaknya. Makanya ini yang sedang kami perjuangkan agar mereka bisa mendapat penghargaan dan hak yang sama seperti guru-guru lainnya,” urainya.

Didi yang nyaleg dari Nasdem DPR RI Dapil Jateng IV itu menuturkan judicila review diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan materi meminta agar elemen guru PAUD bisa dimasukkan ke rumpun guru di UU Pendidikan. Sehingg mereka bisa mendapat hak yang setara dengan guru lainnya.

Ia berharap judicial review bisa dikabulkan MK sehingga bisa menyetarakan hak guru PAUD dengan guru rumpun lainnya.

Loading...

“Kita harus hargai guru-guru PAUD ini sudah sukarela mangajarkan anak-anak kita. Dasar yang ditanamkan ke anak-anak usia dini itu sangat penting dan berperan menjadi fundamen yang membentuk karakter serta menentukan akan jadi apa mereka kelak,”  pungkas Didi. Wardoyo

 

Loading...