Deklarasi Pemilu Damai Karanganyar, Bawaslu Bakal Pelototi Polah PNS. Bupati Berharap Tak Ada Intimidasi 

KARANGANYAR- Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Karanganyar, akan melakukan pengawasan ekstra ketat terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN) atau PNS dalam pelaksanaan pemilihan legisltaif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) yang akan berlangsung secara serentak pada bulan April 2019 mendatang.

Penegasan tersebut disampaikan ketua Bawaslu Karanganyar, Nuning Ritwanita, usai deklarasi pemilu damai di arena car free day (CFD), Minggu (23/09/2018). Menurut Nuning, dalam pesta demokrasi lima tahunan ini, focus  pengawasan terhadap netralitas ASN,  TNI, Polri  perangkat desa, jadi agenda utama  pihaknya. Untuk itu bagi masyarakat yang menemukan dugaan soal tidak netralnya institusi ini,  segera melapor ke Bawaslu.

“ Sejak awal kami telah melakukan pengawasan. Untuk Pileg dan Pilpres ini, kami akan fokus kepada netralitas ASN, TNI, Polri, perangkat desa,” kata Nuning, Minggu (23/09/2018).

Nuning berharap, selama masa kampanye, partai peserta pemilu, calon anggota legisltaif serta tim sukses pasangan calon preiden dan wakil presiden di Karanganyar, tidak melakukan intimidasi dan tindak kekerasan terhadap siapapun.

“Kita semua berharap tidak ada intimidasi, tindak kekerasan, kampanye hitam, serta tindakan yang bersifat provokatif yang dapat merusak pesta demokrasi ini. Kampanye lebih mengedepankan adu program dan bukan kampanye hitam,” tegasnya.

Sementara itu, bupati Karanganyar, Juliyatmono,ketika dikonfirmasi mengenai netralitas para ASN ini, mengungkapkan, para ASN di Karanganyar, sejak awal telah memahami soal netralitas dalam setiap ajang pesta demokrasi.

“Saya pikir para ASN sudah mengetahui soal netralitas. Para AS merupakan orang terdidik. Mereka mengatahui batasan yang harus dilakaukan.Meski netral, mereka punya hak pilih. Gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya dan jangan gunakan  fasilitas negara untuk kepentingan pemilu,” kata dia. Wardoyo