loading...
Loading...
Menteri Komunikasi dan Informatika,  Rudiantara Foto: Rudiantara 

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berencana membuat regulasi guna meminimalisir penyebaran hoaks di sosial media.

Rudiantara sedang menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik selesai.

“Mudah-mudahan bisa dilakukan Revisi PP 82, bisa dilakukan, diselesaikan bulan Oktober ini,” ujar Rudiantara di Tzu Chi Center, Jakarta Utara, Minggu (21/10/2018).

Baca Juga :  Jaksa Agung: Jaksa Terjerat OTT KPK Biar Jadi Peringatan Buat yang Lain

Rudiantara mengatakan, setelah Revisi PP 82 selesai, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan membuat Peraturan Menteri yang mengatur pemberian sanksi bagi platform atau sosial media yang melakukan pembiaran atas tersebarnya berita bohong atau hoaks.

Baca Juga :  Jika Benar Ada Desa Siluman, KPK Harus Bertindak

“Jadi jangan masyarakat Indonesia saja kita salah-salahkan terus, platform juga harus tanggungjawab tidak boleh ikut lakukan pembiaraan,” kata Rudiantara.

Rudiantara membantah, Peraturan Menteri yang akan dibuat berkaitan dengan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden pada 2019 mendatang, “Karena kan’ ada atau tidak itu kan’ hoaks juga jalan terus,” tutur Rudiantara.

Baca Juga :  Rapat BPJS Kesehatan dengan DPR Berlangsung Hingga Dini Hari

Rudiantara menginginkan platform juga turut bertanggungjawab atas penyebaran hoaks. “Saya harapkan bisa cepat revisi Peraturan Pemerintah bisa Oktober ini, dua, tiga bulan setelahnya bisa dikeluarkan Peraturan Menteri,” ucapnya.

www.tribunnews.com

Loading...