SRAGEN- Sebanyak 36 tenaga honorer K2 Sragen bertolak ke Jakarta untuk mengikuti demo besar-besaran di Istana Negara. Mereka berangkat dari Sragen dengan urunan menyewa bus, Senin (29/10/2018).
Puluhan K2 itu merupakan perwakilan dari 1.050 K2 yang ada di Sragen. Mereka kemarin berkumpul di jalan depan RSUD Sragen dan bus kemudian berangkat menuju Jakarta sekitar pukul 13.00 WIB.
Ketua Forum Honorer K2 Sragen, Uut Haryanto mengungkapkan keberangkatan 36 perwakikan K2 Sragen itu untuk bergabung dengan honorer K2 di seluruh Indonesia guna menggelar aksi demo di depan Istana Negara Jakarta pada 30 Oktober 2018 besok.
“Tuntutan kami segera sahkan revisi UU ASN No 5/2015, tolak pengangkatan P3K dan kami minta Presiden Jokowi segera mengambil keputusan mengangkat semua honorer K2 tanpa tes dan tanpa batasan usia,” papar Uut sebelum keberangkatan.
Uut menguraikan jika pada aksi 30 Oktober tidak ada respon dan kepastian jawaban dari pemerintah, maka sesuai instruksi ketua K2 pusat, akan melakukan mogok bersama pada 31 Oktober secara nasional.
“Selanjutnya kita akan bersama mengikuti petunjuk dari ketua pusat setelah berkumpul di Jakarta. Yang jelas tuntutan kami diangkat PNS tanpa tes dan batasan usia,” tegasnya.
Perwakilan K2 lainnya, Yanuar menambahkan seluruh perwakilan daerah akan berkumpul di Masjid Istiqlal Jakarta. Selanjutnya dari Istiqlal nanti baru bergerak menuju Istana Negara.
Untuk Jawa Tengah, dari data terakhir, jumlah K2 yang bergabung untuk demo di Jakarta sebanyak 5.000 orang. Sementara secara nasional diperkirakan berjumlah 50.000 orang dari perwakilan seluruh Indonesia. .
“Harapan kami bisa mendapat kejelasan nasib khsususnya untuk nasib K2 yang berusia di atas 35 tahun. Tuntutan kami bisa diangkat PNS tanpa tes dan tanpa batasan usia,” jelasnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Sragen Bambang Widjo Purwanto yang sejak awal mengawal perjuangan K2 Sragen, turut berdoa agar para K2 bisa berjuang dengan lancar di Jakarta. Sebagai wakil rakyat, ia sangat mendukung dan mendorong pemerintah untuk segera memperhatikan dan mengangkat semua Honorer K2 menjadi PNS tanpa tes maupun batasan usia.
“Karena mereka ini justru yang benar-benar honorer K2 dan sudah terverifikasi datanya oleh BKN. Mereka sudah berjuang mengabdi belasan hingga puluhan tahun dan hanya berhonor sangat tidak manusiawi. Pemerintah juga tidak adil, membuka lowongan PNS K2 justru untuk usia maksimal 35 tahun, padahal yang namanya K2 aslinya ya justru yang sudah di atas 35 tahun itu. Maka dari itu, kami berharap pemerintah bisa tergerak melihat pengabdian dan perjuangan mereka. Soal kompetensi, mereka sudah pasti menguasai karena sudah tahun-tahunan mengabdi. Bagaimanapun mereka juga berkontribusi bssar dan nyata mencerdaskan generasi bangsa,” tandasnya. Wardoyo
