JOGLOSEMARNEWS.COM Nasional Jogja

Betor Tidak Boleh Beroperasi di Kota Yogyakarta

Pebecak motor yang melakukan aksi unjuk rasa meninggalkan ratusan becak motor sebagai alat mencari nafkah mereka di halaman kantor Gubernur DIY, kompleks Kepatihan, Selasa (24/9) Artikel ini telah tayang di Tribunjogja.com dengan judul Perda Angkutan Jalan Rampung, Betor Dilarang Beroperasi di Kota Yogyakarta, http://jogja.tribunnews.com/2018/11/17/perda-angkutan-jalan-rampung-betor-dilarang-beroperasi-di-kota-yogyakarta. Penulis: kur Editor: ton tribun
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
Pebecak motor yang melakukan aksi unjuk rasa meninggalkan ratusan becak motor sebagai alat mencari nafkah mereka di halaman kantor Gubernur DIY, kompleks Kepatihan, Selasa (24/9/2018). Tribunnews

JOGJA – Kini Kota Yogyakartea telah memiliki Perda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Anggota Pansus Transportasi Lokal DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto, menngatakan bahwa Perda tersebut mengatur beberapa aspek penting dan mendesak yang dibutuhkan masyarakat Kota Yogyakarta.

“Raperda yang merupakan inisiatif DPRD ini mempunyai proyeksi ke depan yaitu dengan memberikan payung hukum bagi keberadaan MRT (Mass Rapid Transit) dan LRT (Light Rail Transit) sebagai sarana transportasi yang menjanjikan kenyamanan dan manusiawi bagi penduduk Kota Yogyakarta,” ujarnya, Sabtu (17/11/2018).

Ia menuturkan bahwa disebutkan dalam pasal 17 ayat 1 yakni pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalan ayat 16 huruf a berupa angkutan kota dan angkutan umum massal lainnya.

Baca Juga :  Yogyakarta Diguncang Gempa M 5,1, Pusat Gempa di Laut Selatan Kulonprogo

Dalam penjelasan pasal tersebut, diungkapkan yang dimaksud dengan angkutan umum massal lainnya adalah angkutan umum yang mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dan tidak berbasis jalan raya.

“Selain mengatur angkutan umum seperti yang sudah disebutkan, Perda ini juga menegaskan pelarangan operasional Betor (becak motor) di Kota Yogyakarta,” tegasnya.

Fokki menuturkan, hal itu sesuai dengan Bab IV pasal 10 yang dinyatakan dengan tegas bahwa angkutan orang atau barang menggunakan kendaraan bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang.

Baca Juga :  Dimulai November 2020, Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Diawali dari Prambanan

“Artinya betor tidak masuk kategori angkutan penumpang atau barang. Dan ada sanksi bagi yang melanggar yakni pidana 3 bulan atau denda Rp10 juta,” terangnya.

Ia berharap ke depannya dengan adanya Perda tersebut maka wajah Kota Yogyakarta semakin beradab dan nyaman huni dengan adanya transportasi massal yang nyaman dan manusiawi.

“Akhirnya setelah melalui pembahasan yang panjang dan telah melalui tahap fasilitasi dari Pemerintah DIY, Perda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dam Angkutan Jalan telah dapat diselesaikan dengan baik,” bebernya.

www.tribunnews.com