Dicoret Dari Penerima Raskin, 2 Warga Miskin di Gondang Sragen Protes Pemerintah. Warga Meninggal dan Punya Motor Malah Dapat

SRAGEN- Dua warga tidak mampu di Dukuh Grasak RT 41/11, Gondang, Sragen memprotes namanya tak lagi masuk daftar penerima beras untuk keluarga miskin (Raskin- sekarang Rastra). Mereka menuding pemerintah tak jeli dan pilih kasih lantaran banyak penerima raskin yang lebih mampu dari mereka.

Dua warga kurang beruntung itu masing-masing Wiro Sukarni (60) dan Ari Amanto (50). Keduanya yang masih berkerabat dan tinggal satu RT itu mengaku tak habis pikir mendadak hilang dari daftar penerima Raskin 2018 ini.

“Dari dulu saya selalu dapat terus. Terakhir Agustus 2018 kemarin masih dapat. Tapi mulai September sudah nggak dapat girik (kupon) lagi. Saya tanya Pak Bayan, katanya aku ora ngerti, kuwi urusane soko pusat,” ujarnya Minggu (4/11/2018).

Wiro mengaku selama ini hanya bekerja sebagai buruh serabutan. Rumahnya juga kecil dan lantainya masih tanah. Ia memprotes lantaran ada beberapa rekan penerima Raskin yang ternyata tetap mendapat meski rumah dan ekonominya lebih mampu.

“Padahal meski miskin, saya kerjabakti dan bayar pajak juga tertib,” urainya.

Sementara Ari Amanto (50) yang bekerja buruh dan punya anak lima, mengatakan seingatnya sebelumnya ada 8 warga penerima Raskin termasuk dirinya dan Wiro Sukarni.

Sekira Agustus mendadak turun perubahan dengan alasan pengurangan kuota. Celakanya dua yang tereleminasi dari daftar justru ia dan Wiro.

“Yang kami enggak terima, dari yang masih menerima itu ada yang rumahnya sudah keramik dan punya tiga motor. Lha kok kami yang mestinya layak, malah dicoret. Saya kemarin sempat protes ke kecamatan, tapi petugasnya enggak bisa njawab kenapa saya dicoret,” jelasnya.

Ari menyampaikan dirinya dan Wiro juga tercatat memegang Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP)  Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) hingga Jamkesmas maupun Saraswati.

Semua kartu itu sempat ia tunjukkan ke petugas kecamatan. Namun perjuangannya untuk mendapat kembali jatah Raskin ternyata sia-sia.

“Saya hanya ingin tahu kenapa nama saya dihilangkan, katanya itu kewenangan pusat. Makanya kami minta ke Pak Jokowi agar pendataan atau kalau ada perubahan raskin atau bantuan untuk warga miskin, mbok bisa lebih cermat jangan asal-asalan nyoret. Lalu kami minta Pak Jokowi kalau mengeluarkan kartu atau bantuan bisa serentak jangan bertahap sehingga kemanfaatannya sama. Karena KIP itu kemarin dikasihkan 25 dulu, yang lain 2 bulan kemudian. Akhirnya yang belakangan kan jadi cemas dan nggak bisa serentak memanfaatkan,” ujar Ari kesal.

Ketua DPRD Sragen, Bambang Samekto hanya berharap kepada pemerintah untuk lebih cermat memverifikasi setiap data yang berkenaan dengan program bantuan kemiskinan. Petugas mestinya bisa terjun ke lapangan langsung sehingga data benar-benar valid dan tidak ada yang salah sasaran maupun dikorbankan. Wardoyo