JAKARTA – Jebloknya tingkat kelulusan dalam tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) banyak menuai protes, terutama dari daerah-daerah.
Namun demikian, Badan Kepegawaian Negara (BKN) tetap tidak akan menurunkan passing grade atau nilai ambang batas dalam Seleksi Kompetensi Dasar ( SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 meskipun menuai protes di sejumlah daerah karena dinggap terlalu tinggi.
Alasannya, BKN tidak ingin merekrut Aparatur Sipil Negara ( ASN) yang tingkat kompetensinya rendah.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, Indonesia akan menghadapi perubahan.
Sementara perubahan itu juga akan dialami oleh ASN dalam menjalankan tugasnya. Karena itu, ASN yang direkrut saat ini harus siap dengan tantangan tersebut.
“Pertama kita ingin PNS yang memiliki kompetensi tinggi. Kenapa begitu, karena Indonesia dalam 10 atau 20 tahun lagi itu sudah akan sangat berbeda dengan sekarang. Sudah industri 4.0, sudah digital ekonomi dan lain-lain. Jadi PNSnya harus cari PNS yang bisa melaksakana beban tanggungjawab itu,” katanya saat meninjau pelaksanaan tes CPNS di Kota Malang, Jumat (16/11/2018).
Bima mengatakan, soal yang disusun untuk seleksi tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia di masa mendatang. Dengan demikian, ASN yang dihasilkan mampu memenuhi tanggungjawabnya.
Alasan itu lah yang membuat BKN bersikukuh tidak mau menurunkan passing grade meski menuai banyak protes.
“PNSnya seperti apa yang seperti itu. Kalau dibuat soal, kira – kira soalnya seperti apa. Nah, soal – soal ini lah sebetulnya mencerminkan tugas dan tanggungjawab PNS itu kedepan,” ungkapnya.
“Bayangkan 30 tahun lagi anak – anak yang ujian sekarang ini lah yang akan memimpin Indonesia. Saya sudah lenyap. Kalau mereka rekrutmennya asal-asalan, tingkat kompetensinya rendah. Kira-kira Indonesia 30 tahun lagi akan seperti apa. Jadi itu tidak bisa ditawar itu kan. Karena untuk masyarakat juga,” jelasnya.
Kompetensi Daerah Jeblok
Sementara itu, Bima mengakui bahwa tingkat kompetensi peserta CPNS di daerah masih banyak yang rendah.
Berbeda dengan peserta tes CPNS di kementerian dan lembaga yang tingkat kelulusannya sudah tinggi.
“Kalau kita lihat kelulusan di kementerian lembaga, ini tinggi, 20 sekian persen. Tahun lalu juga seperti itu. Jadi dari sisi soal sebetulnya tidak ada masalah. Tapi begitu diterapkan di daerah, provinsi atau kabupaten kota, yang lulus jeblok,” ujarnya.
Tingkat kelulusan untuk yang wilayah barat cuma 3 sekian persen, wilayah tengah 2,75 persen, wilayah timur 1,75 persen.
“Ada gap antara yang lulus di pemerintah pusat dan daerah,” terangnya.
Oleh karena itu, Bima menilai banyaknya peserta CPNS yang tidak lolos bukan karena passing grade yang terlalu tinggi atau karena soal yang diberikan. Melainkan karena kualitas pendidikan yang dinilainya belum merata.
“Ini kan bukan salah tesnya. Gimana kompetensi mereka kok bisa sangat buruk seperti itu. Ini PR ke depan bagaimana menyamakan atau membuat standar pendidikan Indonesia lebih baik lagi, sehingga masyarakat di daerah itu bisa bersaing,” katanya. #tribunnews
