KARANGANYAR- Kepala BBWSBS, Charisal Akdian Manu mengingatkan kepada warga untuk tak mudah percaya dengan oknum yang menjanjikan kemudahan pengurusan tanah dan uang pengganti lahan untuk pembangunan Bendungan Jlantah di Jatiyoso, Karanganyar.
Imbauan itu diserukan seiring dimulainya tahap pembangunan bendungan senilai Rp 2 trilyun itu oleh pusat.
Dia menjabarkan penggunaan lahan, yakni 37% untuk penampungan air dan sisanya 63% untuk penyangga bendungan. Dia menghitung kebutuhan tanah mendesak atau prioritas pengadaan untuk penampungan air adalah 60 ha. Konsentrasi tim saat ini memverifikasi kepemilikan 459 bidang tanah.
“Prioritas pembebasan tanah di lokasi yang akan dikerjakan dulu. Verifikasi menentukan status tanah hak milik, kas desa dan registrasi di BPN. Ada uang Rp 30 miliar-Rp 40 miliar saat ini,” ujar dia.
Charisal mengingatkan warga tidak gampang percaya orang-orang tidak dikenal yang mengaku berjasa membantu pengurusan tanah dan uang pengganti. Dia menyilakan warga melapor ke polisi apabila mengalami kejadian tersebut. Uang pengganti akan dikirim ke rekening pemilik tanah.
“Dikirim ke rekening pemilik tanah. Tidak ada potongan. Kalau ada yang memotong silakan lapor polisi. Jangan sampai ada broker yang menipu masyarakat. Jadi ini fokus pengadaan tanagh. Konstruksi kemungkinan April atau Mei 2019. Akan dirampungkan selama empat tahun,” ujar dia.
Sosialisasi melibatkan warga terdampak pembangunan Bendungan Jlantah, perangkat Desa Karangsari dan Tlobo, sejumlah pejabat Pemkab Karanganyar, dan BBWSBS.
Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Karanganyar, Ali Ghufron, menyampaikan nilai pengadaan tanah di atas Rp 300 miliar dan fisik Rp 958 miliar.
Ali menjelaskan bahwa kapasitas Bendungan Jlantah lebih besar ketimbang Bendungan Gondang.
Dia menyampaikan alasan Pemkab mengusulkan pembangunan bendungan di Jatiyoso karena potensi air melimpah dan kontur tanah mendukung. Bendungan tersebut dapat berfungsi sebagai pengendalian banjir dan area konservasi.
“Jadi ini verifikasi dulu tanah hak milik, kas desa, tanah Perhutani. Termasuk makam dan situs budaya. Yang situs tidak dipindah tapi dibikinkan baru di lokasi yang sama. Itu teknis nanti. Proses lancar. Semua dana ditanggung pemerintah pusat. Kami nanti tanggung jawab pembenahan akses menuju bendungan,” jelas Ali.
Sementara itu, Bupati Karanganyar, Juliyatmono, menjelaskan prioritas Pemkab adalah bertemu pemilik tanah terdampak pembangunan Bendungan Jlantah dan berkomunikasi.
Dia berharap proyek nasional itu berdampak positif bagi warga terdampak. Dia optimistis keberadaan bendungan di Jatiyoso dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Karanganyar.
Ditanya dana yang dikucurkan pemerintah untuk pembangunan bendungan, Yuli, sapaan akrabnya memprediksi Rp 2 triliun.
“Komunikasi supaya terang benderang. Apa yang harus dilakukan dan proses bagaimana. Supaya segera menata diri. Harapan kami tanah terdampak misal 1.000 meter persegi, mereka bisa beli lagi 1.000 meter persegi. Bendungan ini jauh lebih strategis dan penting karena 100% mengalir di Karanganyar. Pemanfaatan semua untuk warga Karanganyar. Itu APBN semua,” tutur dia. Wardoyo
