JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Wonogiri

Ini Cara Mengatasi Kasus e-KTP Tercecer Ala Pemkab Wonogiri. Kuncinya, Hancurkan

Perekaman e-KTP di Wonogiri. Foto diambil sebelum pandemi COVID-19
Perekaman e-KTP

WONOGIRI-Pemkab Wonogiri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memiliki cara tersendiri untuk menghindari kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tercecer sebagaimana terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini.

Disdukcapil Wonogiri mengambil langkah antisipasi dengan membeli mesin cacah atau penghancur. Bekas e-KTP warga yang sudah tidak terpakai dihancurkan setelah sebelumnya digunting di salah satu sudutnya.

Kepala Disdukcapil Wonogiri Sungkono menegaskan, pihaknya bekerjasama dengan pemerintah kecamatan dalam menangani KTP elektronik yang rusak atau tidak terpakai lagi di daerahnya. Hingga saat ini pihaknya menerbitkan sekitar 103.000 blanko e-KTP. Dari angka tersebut, ada  20.000 lembar merupakan e-KTP pemohon baru dan 83.000 lembar e-KTP bekas yang tidak terpakai lagi. E-KTP tidak terpakai itulah yang akan dimusnahkan.

Baca Juga :  Benarkah Ada Potensi Tsunami di Pantai Paranggupito Wonogiri? Simak Penjelasan Berikut ini Lur

“KTP elektrotik lama di kecamatan-kecamatan yang tidak berlaku harus disetor ke dinas kami. Namun para camat sudah saya perintahkan harus digunting terlebih dahulu di salah satu sudutnya, ini untuk mengantisipasi jika tercecer di tengah jalan saat dibawa ke mari,” tandas dia, Minggu (16/12/2018).

Dia menyebutkan, saban pengembalian atau penyerahan KTP baru maka petugasnya baik yang ada Disdukcapil maupun di kecamatan harus minta KTP lama.

Baca Juga :  Permasalahan Kata Nyawiji di Tagline Josss dan Harjo, Begini Komentar Kedua Paslon

Jika ada warga yang mengaku e-KTP lama sudah hilang maka harus bisa menyerahkan bukti surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Jika tidak membawa surat keterangan kepolisian maka e-KTP baru masih ditahan.

Sejak program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) dicanangkan Bupati Wonogiri Joko Sutopo per 1 November 2018 lalu pemerintah kecamatan di daerahnya boleh mencetak e-KTP elektronik. Sebelum ada program GISA hanya dinas yang berhak mengeluarkan atau menerbitkan e-KTP. Aris Arianto