Parah, Belum Lama Dibangun Jembatan Tanggan Gesi Rp 1,6 M Sudah Retak dan Ambles. DPRD Pertanyakan Kinerja DPU-PR! 

SRAGEN- Jembatan penghubung antarkecamatan di Desa Tanggan, Kecamatan Gesi kembali menjadi sorotan. Setelah sempat disorot pengerjaannya dinilai lamban, kali ini jembatan yang dibangun Rp 1,6 miliar itu diketahui ambles dan retak-retak.

Buruknya konstruksi, perencanaan awal dan kualitas pekerjaan dinilai menjadi pemicu kerusakan jembatan yang baru selesai dibangun tahun 2018 itu. Kerusakan itu mencuat Jumat (25/1/2019). Sejumlah warga dan tokoh masyarakat setempat melaporkan kondisi jembatan yang sudah diwarnai retakan di badan jembatan serta bahu jembatan di sisi pilar yang ambles.

“Sudah beberapa hari muncul retakan. Yang parah lagi, bagian penopang di sisi jembatan juga ambles sekitar 40 sentimeter. Sangat membahayakan Mas,” ujar Setiawan (28) salah satu warga Gesi, yang sering melintasi jembatan itu kepada Joglosemar Jumat (25/1/2019).

Menurutnya, retakan dan amblesnya jembatan itu muncul bersamaan dengan hujan deras yang mengguyur beberapa waktu terakhir. Ia juga menyayangkan kualitas pengerjaan yang terkesan asal-asalan sehingga belum lama difungsikan, sudah rusak.

Senada, anggota Komisi III DPRD Sragen, Mualim Sugiyono juga menyampaikan temuannya soal kondisi jembatan Tanggan tersebut. Dari hasil  pengecekan di lokasi, menurutnya kondisi jembatan memang sudah retak dan ambles.

Politisi yang kebetulan berdomisili di Tanggan, Gesi itu juga menyesalkan kondisi tersebut. Selain barusaja difungsikan, kondisi retakan dan amblesnya jembatan itu dinilai sangat mengganggu serta membahayakan pengendara.

“Sangat disayangkan. Kalau kami cermati, justru kekuatan di jembatan baru ini malah nggak sekuat jembatan lama. Buktinya baru selesai, sudah retak dan ambles,” paparnya di sela pengecekan ke lokasi, Jumat (25/1/2019).

Legislator partai Demokrat itu menengarai rusaknya jembatan yang baru seumur jagung itu menunjukkan banyak hal yang tak beres. Menurutnya kesalahan sudah terjadi sejak awal mulai dari perencanaan, penentuan rekanan hingga pelaksanaan.

Padahal pembangunannya menelan anggaran yang tak sedikit. Menurutnya hal itu juga kian memperkuat indikasi ketidakmampuan DPU PR dalam membuat spesifikasi lelang, perencanaan konstruksi hingga pengawasan pengerjaan. Sebab kondisi kerusakan itu juga terjadi pada sejumlah proyek fisik beranggaran miliaran seperti Pasar Sumberlawang dan pengecoran beberapa ruas jalan.

“Percuma saja sejak awal DPU PR kan selalu gembar gembor persyaratan lelang diperketat sampai-sampai banyak rekanan yang nggak bisa ikut. Katanya demi rekanan yang berkualitas. Tapi apa, faktanya kan banyak proyek sudah rusak padahal baru selesai dibangun. Pasar bocor dan ubin lepas, jembatan ambles dan retak, talud jalan ambrol, apa itu yang dinamakan rekanan dan proyek berkualitas?,” urainya kesal.

Ia juga menyoroti kinerja tim pengawas dari DPU PR yang diterjunkan ke lapangan. Menurutnya buruknya kualitas pekerjaan juga salah satunya andil dari pengawas yang kurang cermat dan tak tegas.

Menurutnya, jika pengawas benar-benar bekerja, maka setiap hal yang kurang sesuai atau material yang kurang pas, harus berani ditegur sehingga kualitas pekerjaan bisa terjaga sesuai spek. Bahkan, perbaikan yang dilakukan terhadap amblesnya Jembatan Tanggan Jumat (25/1/2019) siang pun juga hanya ditimbun bagian ambles dan retak dengan material yang dipertanyakan pula kualitasnya.

“Kalau niatnya mengurug, mestinya pakai sirtu (pasir watu). Tapi tadi kami cek hanya diurug pakai semacam dastu atau padas watu. Kami khawatir kalau hanya diurug dengan pasir campuran seperti ladubegitu, kena hujan pasti akan rawan tergerus lagi. Harusnya kalau niat membenahi ya diperkuat dengan cor atau gimana,” tukasnya.

Atas kondisi itu, pihaknya akan memanggil PPK proyek Jembatan Tanggan berikut Kepala DPU PR.  Pemanggilan dipandang penting untuk mengorek pertanggungjawaban dari PPK dan Kepala DPU PR terkait perencanaan hingga pengerjaan proyek yang sudah rusak itu.

Sementara karena masih dalam masa pemeliharaan, ia berharap rekanan terkait bisa secepatnya melakukan perbaikan agar kerusakan tak semakin parah.

“Kami akan panggil Kepala DPU PR dan PPK-nya yang menangani saat itu. Sehingga bisa diketahui apa persoalannya dan bagaimana penanganan selanjutnya. Karena ini menyangkut proyek yang didanai uang rakyat dan keselamatan masyarakat juga. Kalau baru selesai saja sudah ambles, bagaimana nanti kalau dibiarkan dan mendadak ambrol,” tandasnya. Wardoyo