JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Protes Larangan Mangkal dan Intimidasi, Puluhan Sopir Grab dan Gocar Sragen Geruduk RSUD Sragen 

Para sopir Grab dan Go Car Sragen saat berkumpul memprotes munculnya larangan mangkal di depan RSUD Sragen, Selasa (29/1/2019). Foto/Wardoyo
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
surakarta.ut.ac.id
Para sopir Grab dan Go Car Sragen saat berkumpul memprotes munculnya larangan mangkal di depan RSUD Sragen, Selasa (29/1/2019). Foto/Wardoyo

SRAGEN- Puluhan sopir taksi berbasis online Grab dan Go Car Sragen melakukan aksi protes ke RSUD Sragen, Selasa (29/1/2019). Mereka memprotes munculnya papan rambu larangan mangkal bagi taksi online di jalan depan RSUD Sragen.

Rambu berupa pamflet itu diketahui dipasang di jalan depan RSUD Sragen, tadi pagi sekitar pukul 10.00 WIB. Menurut sejumlah sopir, papan itu dipasang oleh seseorang yang mengaku petugas Humas RSUD.

Munculnya larangan itu membuat puluhan sopir online yang biasa mangkal dan mengambil penumpang dari RSUD, kaget dan langsung berontak.

Mereka kemudian berkumpul di halte depan RSUD. Semula puluhan sopir itu hendak merangsek menggeruduk manajemen RSUD. Namun oleh petugas keamanan RSUD dan manajemen, mereka akhirnya diperbolehkan menyampaikan aspirasi melalui perwakilan.

Ada lima perwakilan sopir yang kemudian diterima di ruangan tata usaha RSUD. Mereka ditemui beberapa pegawai dengan dikawal Satpam RSUD. Penyampaian aspirasi berlangsung tertutup.

“Kami sudah lama diam dan ngalah diintimidasi terus oleh oknum yang mengaku orang RSUD. Katanya nggak boleh ambil penumpang di dalam, kami sudah manut. Lha ini kok malah tadi dipasangi rambu larangan taksi online beroperasi dan mangkal di depan RSUD. Jelas kami tidak terima, makanya tadi semua langsung kumpul dan minta klarifikasi ke RSUD siapa yang memasang larangan itu,” ujar Ketua Paguyuban Sopir Grab Sragen, Haryanto Mbolon ditemui usai audiensi.

Ia mengatakan para sopir online terpaksa bergerak lantaran munculnya rambu larangan itu dinilai sudah bentuk arogansi. Sebab selama ini para sopir online juga sudah memarkir mobil di seberang jalan yang tak mengganggu arus lalu lintas.

Baca Juga :  Innalillahi, Setrum Jebakan Tikus Kembali Makan Korban di Sragen. Petani Asal Duyungan Sidoharjo Ditemukan Tewas di Pematang, Jadi Korban Tewas Ke-8

Selain itu, selama ini di rumah sakit manapun juga tak pernah mengeluarkan larangan operasional taksi online.

“Ini kan jalan umum, bukan milik RSUD. Makanya kami ingin tahu siapa yang memasang rambu larangan itu. Karena ngakunya petugas humas RSUD. Selama ini kami sudah ngalah terus, beberapankali diusir oleh kelompok carteran di dalam RSUD, kami sudah ngalah. Sampai ada teman kami yang dipukul kami juga ngalah. Lha kok lama-lama malah semena-mena,” timpal sopir Grab lainnya.

Haryanto menyampaikan jumlah sopir Grab dan Go Car di Sragen ada sekitar 110 orang. Jumlah itu belum termasuk yang di luar dan belum bergabung dengan paguyuban.

Sopir Grab lainnya, Budi Santoso menguraikan sejauh ini, di wilayah Sragen tidak ada wilayah konflik taksi online dengan taksi atau jasa transportasi konvensional. Hampir semua wilayah dibolehkan untuk beroperasi tanpa ada larangan.

Sebagian sopir saat menunggu hasil audiensi. Foto/Wardoyo

Termasuk di kawasan RSUD pun selama ini taksi online sudah mengalah dengan memilih mangkal di seberang jalan. Ia menduga kebijakan larangan itu hanya ulah oknum tertentu yang berlindung dengan mengatasnamakan pihak RSUD untuk menghalangi taksi online.

“Mereka buat aturan sendiri tanpa ada izin. Buktinya tadi dari pihak RSUD saat ditanya mengaku nggak ada petugas humas atau orang dalam yang memasang rambu itu. Kami hanya minta keadilan, kami hanya cari makan. Toh kami juga membantu melayani pasien RSUD yang membutuhkan jasa transportasi dan nggak mengganggu lalu lintas,” terangnya.

Baca Juga :  Kasus Covid-19 Sragen Makin Meroket, Bupati Prihatin Masyarakat Malah Tenang-tenang Saja. "Dulu Reaksinya Luar Biasa, Sekarang Tambah 5, 7 Kasus Bahkan Meninggal, Tidak Ada yang Obah!,”

Sementara, Dirut RSUD Sragen, Didik Haryanto datang ke ruangan audiensi ketika audiensi sudah hampir bubar. Kepada Joglosemar, ia menegaskan tidak tahu menahu dan baru tahu ada protes dari kalangan sopir online ke pihak rumah sakit.

“Saya benar-benar enggak tahu kalau ada masalah itu. Kami pastikan tidak ada petugas atau pegawai kami yang main-main seperti itu. Kalau ada yang ngaku petugas Humas RSUD itu mungkin hanya oknum. Karena kami nggak punya kepentingan dengan hal seperti itu,” jelasnya.

Perihal indikasi larangan muncul akibat persaingan kelompok penyedia carteran di dalam RSUD yang merasa terusik dengan taksi online, Didik mengatakan seharusnya hal itu tak terjadi. Pihaknya malah berharap semua bersaing secara sehat dan penyedia jasa transportasi konvensional mestinya juga harus siap bersaing menerima perubahan.

Audiensi siang itu berakhir dengan kesepakatan akan dibahas kembali Rabu (30/1/2019) besok dengan difasilitasi Dishub. Langkah itu dilakukan lantaran pihak RSUD tidak mengetahui munculnya larangan di depan RSUD.

Namun beberapa pegawai RSUD yang ditemui Joglosemar menegaskan bahwa tidak ada petugas RSUD yang memasang larangan mangkal karena humas RSUD hanya satu orang dan perempuan. Wardoyo