SRAGEN- Sejumlah proyek fisik yang didanai APBD di Tahun 2018 mendapat sorotan dari Komisi III DPRD setempat. Pasalnya, kualitas pekerjaan ditemukan kurang sesuai dan terindikasi di bawah spek.
Fakta itu terungkap ketika tim Komisi III mengecek sejumlah proyek jalan dan proyek fisik lainnya yang selesai di penghujung 2018. Anggota Komisi III DPRD Sragen, Mualim Sugiyono mengungkapkan beberapa proyek yang ditemukan kurang sesuai adalah proyek cor jalan Sigit-Ngrombo, di wilayah Tangen.
Menurutnya hasil pengecekan di lapangan, kualitas cor di ruas utama Sragen Utara ini dinilai di bawah standar. Kemudian pengurugan bahu jalan atau berem juga terkesan asal-asalan.
Yang lebih parah, jalur poros antar kecamatan Pare Mondokan-Kacangan Sumberlawang.
Tak hanya kualitas cor yang dinilai kurang baik, talud di sisi jalan hanya disangga dengan sesek bambu. Menurutnya, kondisi itu sangat disayangkan lantaran selain berpengaruh pada kekuatan talud, juga menyiratkan kesan kualitas proyek yang dinilai asal-asalan.
“Di beberapa titik, talud juga kita temukan retak-retak. Kualitas cor juga kurang baik. Ada temuan di beberapa proyek jalan lainnya meski tidak signifikan,” terangnya Jumat (11/1/2019).
Selain proyek jalan, Mualim menguraikan proyek yang juga menjadi catatan adalah Proyek Pasar Sumberlawang. Proyek beranggaran Rp 13,7 miliar itu hingga kini dinilai masih belum beres. Kebocoran dan kualitas bangunan masih menjadi catatan yang diharapkan segera diperbaiki oleh rekanan.
Lantas, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanggan, Gesi juga ditemukan bermasalah. Hasil pengecekan di lapangan, Komisi III menyarankan perlunya ada perluasan dan penyekat mengingat kondisi saat ini jarak satu kilometer bau busuk sampah masih menyengat.
“Untuk TPA Tanggan kami harapkan ada perluasan sehingga mengurangi dampak bau busuk agar tidak mengganggu lingkungan,” terangnya.
Mualim juga menyoroti anggaran pemeliharaan rutin jalan juga diminta lebih dimaksimalkan. Sebab temuan di lapangan, masih banyak jalan utama yang rusak dan terkesan pemeliharaannya kurang maksimal.
Atas temuan itu, Komisi III meminta DPU PR segera bertindak untuk memerintahkan rekanan pelaksana di beberapa proyek yang ditemukan bermasalah itu agar memperbaiki. Sebab proyek itu masih dalam rentang masa pemeliharaan dan jadi tanggungjawab rekanan.
“Terutama talud yang sudah retak dan yang disangga bambu. Lalu Pasar Sumberlawang dan TPA Tanggan. Ke depan kami berharap DPU PR juga lebih peka lagi dalam menugaskan pengawas agar lebih tegas dalam mengawasi pelaksanaan proyek. Kalau memang tidak sesuai ya harus berani menegur dan minta diperbaiki. Jangan hanya dibiarkan. Karena itu anggaran rakyat dan rakyat juga berhak mendapat fasilitas fisik yang baik sesuai dengan anggarannya,” tandasnya.
Terpisah, Kabid Bina Marga DPU PR Sragen, Albert Pramono Susanto mewakili Kepala DPU PR Marija menyampaikan sejauh ini belum menerima aduan maupun laporan perihal temuan hasil sidak Komisi III. Namun secara prinsip pihaknya siap menerima masukan dan akan segera menindaklanjuti ke lapangan.
“Ini kan masih dalam masa pemeliharaan untuk proyek 2018. Sehingga kalau ada temuan kekurangan atau kerusakan, tanggungjawab perbaikan masih ada di rekanan. Segera nanti akan kami tindaklanjuti,” paparnya.
Selain itu, tim DPU sendiri juga masih intensif mengecek ke lapangan terkait proyek-proyek hasil pengerjaan 2018. Hal itu dimaksudkan untuk mengecek kondisi dan kesesuaian kualitas proyek.
Sedangkan untuk TPA Tanggan, ia memastikan di 2019 akan mendapat alokasi untuk pembangunan pagar untuk mereduksi dampak bau di TPA tersebut. Wardoyo
