loading...
Loading...
Kades Saradan, Anis TW saat dikawal di mobil Kejaksaan Sragen untuk dikirim ke Lapas Sragen, Kamis (10/1/2019). Foto/Wardoyo

SRAGEN- Kades Saradan, Karangmalang, Anis Tri Waluyo (42) resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sragen Kamis (10/1/2019). Kades yang menjadi tersangka kasus Tipikor pemerasan dalan seleksi Perangkat Desa (Perdes) 2018 lalu itu ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Sragen.

Anis ditahan setelah menjalani pemeriksaan administrasi di Kejari pukul 12.30 WIB. Ia ditahan menyusul pelimpahan tahap kedua berkas dan tersangka dari penyidik Polres ke Kejari Sragen Kamis (10/1/2019).

“Tersangka kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Untuk memperlancar proses menuju persidangan,” papar Kajari Sragen melalui Kasie Pidana Khusus, Agung Riyadi seusai.

Baca Juga :  Skandal Dugaan Korupsi Seleksi Perdes Trobayan Rp 315 Juta, Tim Penyidik Tipikor Sragen Amankan Sejumlah Dokumen Lamaran Calon! 

Anis akan ditahan selama 20 hari sejak tanggal 10 Januari hingga 29 Januari dengan status tahanan titipan Kejari. Agung menjelaskan selama 20 hari ke depan, pihaknya akan menyelesaikan surat dakwaan sebelum diekspose dengan tim.

Selama itu pula, tim juga akan melengkapi berkas dakwaan sebelum diajukan pelimpahan ke PN Tipikor Semarang. Agung menggaransi berkas secepatnya akan dilimpahkan ke Tipikor.

Baca Juga :  Awas, Fenomena Caleg Unggulan Bernomor 02 di Sragen Bisa Berimbas Buruk. Hasil Simulasi, 50 % Pemilih Ternyata Salah Coblos ke Partai Gerindra 

Penyerahan tersangka tadi pagi juga disertai dengan pelimpahan barang bukti. Barang bukti yang disita diantaranya dokumen surat lamaran, laptop, flashdisk, dokumen nilai dan lainnya.

“Tersangka memang mengaku sudah mengembalikan uang Rp 80 juta yang diterima dari korban seleksi Perdes. Tapi itu tidak menggugurkan proses hukum, tapi nanti jadi catatan meringankan saja yang bisa disampaikan di pengadilan,” tandas Agung.

Ditambahkan dalam kasus ini, Kades Anis bakal dijerat dengan tiga pasal. Yakni Pasal 12 huruf e, 12 huruf f dan 9 UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No 31/1999 tentang Tipikor. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara. Wardoyo

Baca Juga :  Berkekuatan 50 Juta Warga se-Indonesia dan Luar Negeri, PSHT Pusat Madiun Tegaskan Tak Akan Pernah Tergiur Tawaran Politik! 

Loading...