JAKARTA – Capres Prabowo Subianto berkali-kali menyebut anggaran negara bocor Rp 500 triliun. Tapi pemerintah menyodorkan fakta justru mampu menghemat anggaran hingga Rp 65,1 triliun.
Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi M. Yusuf Ateh malah menyebutkan, efisiensi anggaran itu dilakukan melalui reformasi birokrasi.
Reformasi birokrasi dilakukan dengan langkah-langkah asistensi dan evaluasi terhadap kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
“Pembenahan dititikberatkan pada upaya refocussing program dan kegiatan yang lebih prioritas sehingga dapat memberi dampak dan kemanfaatan langsung terhadap masyarakat,” ujar Yusuf Ateh, Kamis (14/2/2019).
Pada tahun 2017, menurut Yusuf, upaya yang berkelanjutan ini juga berhasil melakukan efisiensi terhadap anggaran senilai Rp 41,15 triliun, lalu difokuskan untuk hal yang lebih prioritas.
“Dan pada 2018, tercatat senilai Rp 65,1 triliun kembali berhasil diefisiensikan,” ucapnya.
Pemerintah sebelumnya mengidentifikasi pos pengeluaran anggaran negara yang tak bermanfaat sebesar Rp 392 triliun bukanlah sebuah kebocoran. Hal itu diungkapkan Yusuf untuk meluruskan pernyataan mengenai adanya kebocoran anggaran sebesar 25 persen di Pemerintahan Joko Widodo, khususnya pencegahan inefisiensi dan inefektivitas anggaran senilai Rp 392 triliun pada Kementerian PANRB.
Menurut Yusuf, pada 2016, Kementerian PANRB mendorong perbaikan pengeluaran dalam anggaran APBN/APBD agar lebih mengutamakan prioritas, harus mengikuti alur dan tahapan pencapaian.
Jumlah Rp 392 triliun disebut bukanlah nilai proyek yang di-mark-up melainkan kegiatan yang terlaksana dan ada wujudnya, namun hasilnya belum fokus pada prioritas, masih menyentuh sasaran pinggir dan belum mengena langsung ke inti outcome.
“Jika program bisa diubah menjadi langsung ke outcome mengapa harus berliku bila sesungguhnya dapat diperpendek. Inilah yang kita lakukan melalui upaya refocussing program yang langsung menyentuh sasaran prioritas,” kata Yusuf.
Yusuf menyebutkan Presiden Joko Widodo telah mengingatkan tentang pentingnya efektivitas dan efisiensi anggaran. Hal itu dicegah mulai dari optimalisasi metode money follow program, menutup celah untuk terjadinya pemborosan anggaran, serta reorientasi paradigma ASN yang selama ini cenderung berfokus membuat surat pertanggungjawaban.
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.
