JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Solo

Jelang Pemilu 2019, Kondusivitas Dapil V Mulai Goyah

Henry Indraguna,. Triawati

SOLO, JOGLOSEMARNEWS.COM – Mendekati waktu pelaksanaan Pemilu 2019, kondusivitas daerah pemilihan (Dapil) V Jawa Tengah mulai terganggu. Pasalnya, terhembus indikasi oknum yang dinilai bermaksud merusak suasana dengan pernyataan harus menggunakan sistem  money politic jika ingin menang di dapil yang meliputi Solo, Boyolali, Sukiharjo dan Klaten tersebut.

Hal itulah yang mendorong salah satu caleg dari Partai Perindo Dapil V, KRAT Henry Indraguna untuk menghinbau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bergerak mengendalikan kondisi tersebut.

“Selain politik tebar uang, tebar sembako, serangan fajar dan politik kotor lainnga. Sudah hampir empat bulan terakhir saya intens blusukan menyerap aspirasi di Dapil V Jateng. Di lapangan saya menemukan fenomena, semakin mendekati hari coblosan permainan kotor money politik semakin gila-gilaan. Ada oknum caleg petahana yang memberi uang muka (down payment atau DP ) kepada oknum perangkat desa,” urainya dalam diskusi dengan sejumlah komponen masyarakat dan wartawan di dapur pemenangan Henry Indraguna, Jalan RM Said, Pasar Nangka, Solo, Jumat, (01/03/2019).

Baca Juga :  Sempat Diamankan, 27 Orang Termasuk Anggota PSHT Dipulangkan, Motor Tetap Ditahan

Dikatakan Henry, beberapa hal terungkap tentang politik kotor yang dilakukan bahwa seorang caleg tidak perlu menyerap aspirasi hingga ke perbatasan daerah tertinggal. Namun cukup memberi janji kalau nanti menjelang coblosan akan menambahi uang serangan fajar yang pasarannya sampai satu suara dihargai Rp 100 ribu.

“Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bergerak, bukan hanya melakukan operasi tangkap tangan (OTT), tapi juga operasi pencegahan agar situasinya tidak semakin kacau. Masyarakat Indonesia yang baru belajar demokrasi agar tidak dicitrakan bahwa semua tahapan demokratisasi dan kerja- kerja politik semuanya seolah-olah ujung-ujungnya duit (uud),” paparnya.

Baca Juga :  Polisi Komitmen Ungkap Kasus Penyerangan Anggota PSHT, Kapolresta Solo Beri Pesan Ini

Yang lebih buruk lagi, imbuh Henry, warga sudah terbiasa dengan transaksi politik “wani piro” saat momen seperti ini.

“Warga bahkan sudah tidak sungkan lagi menanyakan mereka nantinya akan dapat apa dan berapa. Inilah politik transaksional ‘wani piro’ sudah menggejala di pedesaan. Ironisnya, kondisi ini terus dipelihara oleh caleg yang malas menyerap aspirasi hingga pelosok,” tukasnya. Triawati PP