JOGLOSEMARNEWS.COM Daerah Sragen

Marah Fotonya Disandingkan Memenangkan Prabowo-Sandi, Gerindra Jateng Puji Sikap Bupati Sragen. Minta Bupati Tak Perlu Takut! 

Ilustrasi spanduk. Foto: Joglosemarnews/ Wardoyo
Spanduk bergambar Prabowo-Sandi dan Bupati Sragen di Masaran. Foto/Wardoyo

SRAGEN,JOGLOSEMARNEWS.COM Sikap Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati yang marah dan langsung meminta spanduk pasangan Capres-Cawapres, Prabowo-Sandi dan mencatut fotonya di Masaran untuk dicopoti, menuai pujian dari Gerindra Jateng. Sekjen DPW Gerindra Jateng, Sriyanto Saputro mengapresiasi sikap bupati Sragen yang bisa menempatkan diri dan tak ingin terseret kepentigan politik serta dukung mendukung di Pilpres.

“Kami apresiasi sikap Bupati Sragen yang tidak berkenan dan minta spanduk yang memajang fotonya dengan Pak Prabowo-Sandi dicopot. Berarti memang dia bisa memilah posisinya sebagai kepala daerah dan bisa melihat mana yang urusan kepala daerah, mana yang urusan politik atau Pilpres. Itu sikap yang bagus,” kata Sriyanto kepada JOGLOSEMARNEWS.COM , Jumat (1/3/2019).

Sriyanto menegaskan Gerindra tak tahu menahu dan tak pernah menginstruksikan membuat spanduk dengan mencatut foto kepala daerah di Sragen. Menurutnya pihaknya juga tak mengetahui siapa pihak yang membuat dan memasang spanduk guyub rukun dukung Prabowo-Sandi bergambar bupati itu.

Sekalipun memiliki kepala daerah yang berangkat dari partainya, Gerindra tidak akan meminta kepala daerah untuk ikut-ikutan deklarasi mendukung di Pilpres.

“Kami punya kader partai, Walikota Salatiga yang berangkat dari Gerindra. Tapi kami enggak pernah minta Pak Yuliyanto (Walikota Salatiga) untuk deklarasi mendukung Pak Prabowo-Sandi. Termasuk bupati Sragen yang sebenarnya maju dari Gerindra, juga enggak kami minta untuk deklarasi. Kalau kemudian bupati Sragen menolak dipasang fotonya tapi mendukung Pak Prabowo, ya kami terimakasih. Tapi kalaupun menolak karena mendukung Paslon lain, ya kami juga enggak apa-apa. Bagi Gerindra nggak didukung penguasa daerah pun, kami tetap yakin Sragen di Pilpres nanti bisa menang,” kata Sriyanto.

Baca Juga :  Ngeri, Digigit Ular Berbisa Jenis Bandotan, Warga Sumberlawang Sragen Langsung Terkapar. Tangan Bekas Gigitan Melepuh, Menghitam Hampir Membusuk, Kini Hanya Terbaring Lemah

Sriyanto meminta bupati Sragen tidak perlu takut seandainya fotonya dengan pasangan Capres no urut 2, bakal melanggar. Sebab, rekomendasi dari Bawaslu, Mendagri sudah melindungi kepala daerah seandainya mendukung paslon di Pilpres.

“Kalau ada Gubernur dan 31 kepala daerah deklarasi pasangan nomor urut 1 dilindungi Kemendagri dan dinilai tidak melanggar, jadi Mbak Yuni nggak perlu resah dan takut. Pasti Mendagri juta akan melindungi kepala daerah yang mendukubg Prabowo-Sandi,” kata Sriyanto.

Lebih lanjut, legislator DPRD Provinsi dari Dapil Jateng IV itu menegaskan seandainya tidak didukung kepala daerah, Gerindra siap dan akan terus bergerak membangun koalisi dengan rakyat, semua umat dan semua relawan di Sragen.

Pernyataan itu menyikapi insiden kemarahan bupati itu terjadi usai menghadiri acara groundbreaking pembangunan Jembatan Bejingan di Desa Pilang, Kecamatan Masaran Sragen, Kamis (28/2/2819). Usai acara, kendaraan yang ditumpangi bupati mendadak berhenti di lokasi terpasangnya baliho dukungan Capres nomor urut 2.

Baca Juga :  Siap-Siap, Pemkab Bakal Operasi Masker Secara Besar-Besaran Libatkan Tim Gabungan Hingga Tingkat Kecamatan. Plt Bupati Sebut Penyebaran Covid-19 dari Klaster Keluarga Cukup Banyak!

Tak kurang 4 baliho yang terpasang di sejumlah titik langsung dipretheli oleh ajudan dan Satpol PP yang mengawal bupati.

Baliho yang membuat amarah bupati terpantik itu bertuliskan “Ayo Guyub Rukun Menangkan Prabowo-Sandi” itu kemudian diserahkan ke Bawaslu setempat. Bupati melalui Satpol PP juga langsung melaporkan kasus ini ke Bawaslu.

“Saya keberatan foto saya dipasang di baliho tersebut. Kasus ini juga langsung kami laporkan ke Bawaslu,” ujar Yuni.

Kendati saat ini Yuni masih tercatat sebagai Ketua Dewan Pansihat DPC Partai Gerindra Sragen, namun dia mengaku tidak pas jika seorang kepala daerah dicantumkan dalam APK capres.

“Pertama, pemasangan foto itu tanpa persetujuan lebih dulu. Kemudian kedua, kalau foto kepala daerah tercantum di APK juga melanggar aturan. Makanya kami minta dicopot,” tegasnya.

Yuni mengaku tidak mengetahui siapa yang memasang baliho yang banyak terpasang tersebut. Apalagi dalam baliho juga tidak tercantum siapa penanggungjawabnya, apakah dari partai politik (Parpol) atau relawan.

“Terkait dukungan atau pilihan saya dalam Pilpres nanti, itu hak politik pribadi,” tambahnya. Wardoyo