loading...
Loading...
Salah satu spanduk tolak money politik yang terpasang di tepi jalur Sidoharjo, Selasa (9/4/2019). Foto/Wardoyo

SRAGEN, JOGLOSEMARNEWS.COM- Mendekati pelaksanaan Pemilu, warga Sragen dikejutkan dengan maraknya spanduk bernuansa ajakan menolak politik uang. Spanduk itu bertebaran di ruang publik dan terpasang di beberapa wilayah kecamatan di wilayah Dapil I (Sragen, Sidoharjo, Masaran).

Spanduk itu diketahui terpasang di beberapa wilayah itu sejak tiga hari terakhir. Kalimat yang ditulis pun cukup menggelitik namun intinya mengarahkan masyarakat untuk memilih calon pemimpin dan wakil rakyat bukan karena tembakan uangnya.

Spanduk itu bertuliskan “Amplope Tomponen Ojo Mbok Pilih Wonge lan Partaine” (amplopnya terimalah, jangan dipilih orang dan partainya).

Spanduk tolak money politik itu dipasang di pinggir jalan, di gapura pintu masuk dan beberapa ruang publik lainnya.

Kecamatan Sidoharjo menjadi wilayah dengan sebaran paling banyak kemunculan spanduk tersebut.

“Enggak tahu yang masang siapa tapi banyak di beberapa lokasi. Tapi kalau saya sih melihatnya bagus saja. Saya setuju. Uangnya diterima jangan dipilih orangnya karena kalau calonnya saja sudah money politik, pasti nanti kalau jadi juga akan cari pulihan dan membuat kerjanya enggak bener,” ujar Ari, salah satu warga Taraman, Sidoharjo, Selasa (9/4/2019).

Foto/Wardoyo

Sementara dari hasil penelusuran Joglosemarnews.com, spanduk ajakan tolak money politik itu ternyata dipasang oleh relawan-relawan salah satu Caleg Dapil I dari PKB, Fathurrohman. Fatur, sapaan akrabnya, tak menampik jika spanduk-spanduk itu dibuat secara mandiri oleh para relawannya di beberapa wilayah utamanya di Sidoharjo, Masaran dan Sragen.

Baca Juga :  Puting Beliung Terjang Gilirejo Miri Sragen, 2 Rumah Rusak Tertimpa Pohon. Dua KK Terpaksa Mengungsi 

Menurutnya spanduk itu dibuat atas inisiatif mereka sendiri dan didanai mereka sendiri. Hal itu sebagai bentuk perlawanan terhadap upaya money politik pada Pemilu 17 April 2019 nanti.

“Menurut kami itu bagus untuk penyadaran masyarakat. Bahwa memilih pemimpin dan calon wakil rakyat mestinya tidak memandang karena uangnya. Ini untuk pembelajaran berdemokrasi dan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat,” terangnya.

Ia bahkan mendorong para relawan dan warga untuk berani menangkap para pelaku dan penyebar amplop politik uang.

Kemunculan spanduk ajakan tolak politik uang itu juga klop dengan potensi tingginya money politik di Sragen menjelang Pemilu ini.

Kapolres Sragen AKBP Yimmy Kurniawan juga mengatakan politik uang bakal jadi salah satu atensi yang akan diantisipasi.

“Kami sudah kerjasama dengan lingkungan sekitar. Dengan rekan-rekan Bawaslu di masing-masing kecamatan. Termasuk dengan petugas di lapangan untuk mengawasi potensi money politik,” paparnya beberapa hari lalu.

Untuk memaksimalkan kinerja pengawasan, Polres bakal menggerakkan tim khusus Saber Pungli yang sudah ada saat ini. Tim itu dipimpin Kasat Reskrim Polres Sragen.

Baca Juga :  Pelaku Tabrak Lari Tewaskan Polisi Sragen Bripka Kurniawan Resmi Ditetapkan Tersangka. Kapolres Sebut Pelaku Mau Putar Balik 

Kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial juga digalang untuk pengawasan di lapangan.

“Kalau masyarakat ada informasi silakan laporkan. Kami akan tindaklanjuti,” terangnya.

Sementara sebagai bentuk preventif, sosialisasi juga dilakukan dengan mengingatkan soal bahaya money politik. Termasuk ancaman hukumannya pidana sampai 2 tahun penjara.

“Yurispruridensinya sudah banyak. Kemarin di Temanggung ada temuan dan sudah diproses. Tidak perlu harus dikait-kaitan dengan calon. Siapapun yang terbukti memberi uang sudah bisa ditindak. Ini beda dengan kasus suap,” tegas Kapolres.

Di sisi lain, data yang dihimpun Joglosemarnews.com, praktik money politik diperkirakan masih bakal mewarnai ajang Pemilu utamanya Pileg. Salah satu warga, Widodo asal Ngrampal menyebut budaya menunggu serangan fajar masih kental di masyarakat utamanya di wilayah pedesaan.

Ia mengakui banyak warga yang sudah menunggu serangan fajar dari calon yang akan dipilih. Bahkan menurutnya potensi money politik makin tinggi mengingat masyarakat sudah banyak tahu gaji DPRD mengalami kenaikan.

“Kalau mau jujur, warga juga biasanya memilih yang ngasih tembakan. Mungkin hanya di wilayah kota yang pemilihnya sudah rasional yang enggak begitu frontal. Kalau di desa-desa saya yakin hampir sama. Namanya pesta demokrasi,” tuturnya. Wardoyo

 

Loading...